Kompas.com - 06/10/2020, 10:04 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kode Inisiatif menilai omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, mencederai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif, Rahmah Mutiara mengatakan, UU Cipta Kerja secara jelas menghapuskan kewenangan daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri.

Hal tersebut, kata dia, tampak dari skema pemberian izin yang sentralistis, yaitu hanya dapat dilakukan pemerintah pusat.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Sekjen MUI: Perpolitikan Kita Dikuasai Oligarki

Sedangkan daerah, kata dia, hanya diberikan fungsi pengawasan saja.

"Jika sentralisasi diterapkan apakah pemerintah pusat sudah siap betul menangani seluruh perizinan dari setiap daerah di Indonesia?" kata Rahmah dikutip dari siaran pers, Selasa (6/10/2020).

"Ketentuan ini jelas melanggar Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 dan tidak sejalan dengan tujuan utama kebijakan politik pasca-Orde Baru serta mencederai eksistensi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," ujar dia.

Salah satu perizinan yang diatur adalah soal penetapan analisis dampak lingkunan (amdal) kegiatan usaha yang mutlak berada pada pemerintah pusat.

Selain itu, pembahasan RUU Cipta Kerja juga dinilainya tidak partisipatif.

Sebab dalam pembahasannya, kata dia, DPR hanya menghadirkan para pihak yang pro terhadap draf aturan tersebut.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Amnesty: Pemerintah dan DPR Tak Komitmen Penegakan HAM

DPR juga tidak melibatkan aktor terdampak langsung, dalam hal ini para buruh atau pekerja.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X