Komnas HAM: Tahun 2019 Negara Kita Dihadapkan pada Ancaman Politik Kekerasan

Kompas.com - 05/10/2020, 13:34 WIB
Ketua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019) Dian Erika/KOMPAS.comKetua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pada 2019 Indonesia menghadapi ancaman politik kekerasan.

Politik kekerasan itu, kata dia, tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi terjadi di media digital, serta media sosial.

Hal itu disampaikan Taufan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019, secara virtual, Senin (5/10/2020).

"Negeri kita dihadapkan pada suatu ancaman nyata yaitu politik kekerasan. Dimulai dari kekerasan verbal melalui media digital, media sosial, orasi-orasi politik yang saling memojokkan," kata Taufan.

Baca juga: Komnas HAM Desak Aparat Usut Tuntas Kasus Kerusuhan di Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak UU KPK dan RKUHP

Politik kekerasan, lanjut dia, bisa terjadi melalui pemberitaan melalui pemberitaan yang tidak benar atau hoaks.

Sementara puncak politik kekerasan, terjadi saat kerusuhan pasca-pemilihan presiden (pilpres) pada Mei 2019.

Kemudian, kerusuhan saat aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada September 2019 lalu.

"Komnas HAM juga mendesak peristiwa itu diusut tuntas dan menemukan pelakunya hal ini penting untuk selalu ingat ikan agar dan repleksikan tidak kembali terulang di Bumi Pertiwi yang kita cintai," ujarnya.

Baca juga: Komnas HAM Desak Aparat Temukan Aktor Aksi Kerusuhan Mei 2019

Ia menilai juga bahwa setiap politik kekerasan tempuh pasti akan mengorbankan rakyat kecil.

Serta, setiap hal yang dapat dari politik kekuasaan absurd karena berdiri di atas penderitaan rakyat dan kesewenang-wenangan atas hak asasi manusia.

"Politik kekrasan juga tampil dalam muka atau wajah yang lain yaitu berbagai tindakan yang menghalalkan berbagai cara, untuk capai tujuannya baik ekonomi maupun politik," ucap dia.

Adapun, sepanjang 2019 Komnas HAM menerima 4.778 berkas pengaduan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman.

Baca juga: Sepanjang 2019, Komnas HAM Terima 4.778 Berkas Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X