Sanksi Masih Lembek, Pemerintah Diminta Tak Tutup Opsi Perppu Pilkada

Kompas.com - 04/10/2020, 08:21 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih tingginya kasus penularan virus corona di tengah masyarakat diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk membuat regulasi yang mengatur sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan saat perhelatan pilkada.

Sanksi yang ada saat ini dinilai belum mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan. Akibatnya, berbagai kasus pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye pun masih terus terjadi.

Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak menutup opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memungkinkan diaturnya sansk yang lebih tegas.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, penerbitan perppu harus menjadi konsekwensi atas keputusan pemerintah yang tetap ngotot menyelenggarakan pilkada serentak di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Perppu Dinilai Mendesak untuk Atur Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan dan Inovasi Pilkada

Menurut dia, ketika pemerintah berkomitmen melanjutkan tahapan pilkada, maka segala instrumen hukum yang terbaik harus disiapkan.

"Perppu itu segeralah diberikan dan sebaiknya tidak ditunda. Jadi kalau ingin kecebur, kecebur sekalian," ungkap Titi dalam diskusi yang digelar Smart FM bertajuk 'Tiga Kandidat Wafat, Pilkada Jalan Terus', Sabtu (3/10/2020).

Hingga kemarin, terdapat penambahan 4.007 kasus positif baru dalam 24 jam terakhir yang dilaporkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui laman Covid19.go.id. Penambahan tersebut mengakibatkan angka penularan Covid-19 di Indonesia mencapai 299.506 kasus, sejak kasus pertama diumumkan tujuh bulan lalu.

Penyelenggara pemilu positif Covid-19

Di antara kasus positif yang tercatat, terdapat penyelenggara pemilu dan calon kepala daerah yang hendak berkontestasi pada pilkada serentak tahun ini.

Seperti di Kalimantan Timur, terdapat empat calon kepala daerah yang terpapar Covid-19. Dua di antaranya meninggal dunia, yaitu calon petahana pada Pilkada Kabupaten Berau Muharram dan calon wakil wali kota Bontang Adi Darma.

Sedangkan dua lainnya yang dinyatakan positif Covid-19 yaitu calon petahana pada Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kasmidi Bulang dan calon wakil bupati Kutai Timur Uce Prasetyo. Keempatnya terpapar virus corona saat mengikuti tahapan Pilkada 2020.

Baca juga: Catatan Kasus Covid-19 di Pilkada 2020, Penyelenggara dan Peserta Tertular hingga Meninggal

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X