Perppu Dinilai Mendesak untuk Atur Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan dan Inovasi Pilkada

Kompas.com - 03/10/2020, 12:17 WIB
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Titi mengatakan, penerbitan perppu merupakan konsekuensi dari keputusan pemerintah yang ngogot menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

" Perppu itu segeralah diberikan dan sebaiknya tidak ditunda. Jadi kalau ingin kecebur, kecebur sekalian," kata Titi dalam diksusi bertajuk "Tiga Kandidat Wafat, Pilkada Jalan Terus?" yang disiarkan melalui akun YouTube Radio Smart FM, Sabtu (3/10/2020).

"Ketika pemerintah berkomitmen melanjutkan pilkada, maka segala instrumen hukum terbaik itu harus disediakan," ujar Titi Anggraini.

Baca juga: Perludem: Penundaan Pilkada Dibutuhkan untuk Siapkan Aturan yang Lebih Ajeg

Titi menuturkan, setidaknya ada dua hal yang mesti diatur dalam perppu tersebut yakni pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan serta inovasi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Titi menjelaskan, UU Pilkada yang berlaku saat ini belum mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap kontestasi yang melanggar protokol kesehatan.

Akibatnya, pelanggaran protokol kesehatan tersebut dapat berulang karena tidak efek jera yang dijatuhkan kepada para kontestan.

Mengenai pemungutan dan penghitungan suara, Titi menilai harus ada inovasi yang dilakukan demi menjamin penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Salah satu contohnya, terkait masa pemungutan suara berlangsung pada pukul 07.00 hingga pukul 13.00 sebagaimana diatur dalam UU Pilkada yang dinilai tidak cukup dan dapat menyebabkan kerumunan pemilih.

Selain itu, terkait juga dengan menjamin hak pilih para pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri.

"Instrumen undang-undang itu tidak mengenal yang namanya kotak suara keliling. Padahal, untuk menjangkau mereka itu perlu kotak suara keliling," kata Titi.

Baca juga: Formappi Nilai Aturan PKPU Pilkada Tak Tegas, Pemerintah Bisa Keluarkan Perppu

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 476 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 29.331

UPDATE: Tambah 476 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 29.331

Nasional
KNPI Laporkan Permadi Arya terkait Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai

KNPI Laporkan Permadi Arya terkait Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai

Nasional
UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

Nasional
Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Nasional
Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
'Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...'

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Nasional
Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X