Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Angka Penularan Covid-19 Mendekati 300.000 Kasus | Presiden: Tak Perlu Sok-sokan Lockdown

Kompas.com - 04/10/2020, 06:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka penularan Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Hingga Sabtu (3/9/2020), akumulasi penularan penyakit yang diakibatkan virus corona ini hampir mendekati angka 300.000 kasus.

Hal itu diketahui berdasarkan data yang dipublikasikan pemerintah melalui laman Covid19.go.id. Tercatat, saat ini akumulasi kasus positif Covid-19 telah mencapai 299.506 kasus.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai, penerapan lockdown di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bukan menjadi solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19.

Pasalnya, ia menilai, keputusan itu dapat berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas.

Berikut berita terpopuler di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Angka penularan Covid-19 di Indonesia hampir 300.000 kasus

Dalam 24 jam terakhir, diketahui terdapat penambahan 4.007 kasus baru Covid-19.

Berdasarkan data yang sama, terdapat penambahan 3.712 pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh atau tidak lagi terinveksi virus corona.

Dengan demikian, jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh saat ini sebanyak 225.052.

Namun demikian, kabar duka masih diumumkan pemerintah setelah 83 orang tercatat meninggal dunia dalam sehari. Kini, angka kematian akibat penyakit ini telah mencapai 11.055 orang sejak pandemi diumumkan pertama kali.

Selengkapnya di sini

2. Jokowi: tak perlu sok-sokan lockdown

Kepala Negara menyatakan, dalam menangani Covid-19, pemerintah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi," ujar Jokowi.

Selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com