Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tegur Calon Kepala Daerah Usungannya yang Kerahkan Massa saat Kampanye Pilkada

Kompas.com - 03/10/2020, 10:38 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi (Awi) mengatakan, keselamatan masyarakat mesti menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Karena itu, Awi menyebutkan, PPP memberikan teguran kepada para pasangan calon kepala daerah yang diusung jika diketahui mengerahkan massa saat kampanye.

"Kami meminta calon-calon yang diusung PPP untuk mematuhi protokol kesehatan. Misal ketika beberapa waktu lalu ada calon PPP membawa iring-iringan massa, ya kami tegur melalui pengurus partai di daerah, kami ingatkan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi lagi," kata Awi dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM, Sabtu (3/10/2020).

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Dia mengatakan, PPP selalu memberikan pemahaman kepada para pasangan calon usungannya untuk membatasi kampanye tatap muka secara langsung.

Menurut Awi, kampanye tatap muka pun kini sudah tidak begitu efektif menjaring suara.

"Dalam pileg misalnya, kampanye terbuka itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi pemahaman itu kami berikan kepada mereka, oke kampanye terbuka tapi batasi," kata Awi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengungkapkan hal senada.

Baca juga: Perludem: Penundaan Pilkada Dibutuhkan untuk Siapkan Aturan yang Lebih Ajeg

Dia mengatakan, Partai Demokrat berharap baik para peserta maupun masyarakat aman dari penularan Covid-19 selama pelaksanaan tahapan pilkada.

"Kami semua partai punya kepentingan yang sama untuk memastikan pilkada yang diikuti oleh kader-kader kita ini bisa terlaksana dengan baik dan selamat. Artinya kandidatnya pun tidak sampai terpapar Covid-19 dan masyarakat juga selamat tidak sampai menimbulkan klaster baru Covid-19 akibat pilkada," tuturnya.

Kamhar menyebutkan, Partai Demokrat akan membentuk Satuan Tugas Pilkada.

Satgas Pilkada akan memantau dan mengevaluasi aktivitas pemenangan pilkada yang dilakukan struktur partai di daerah-daerah.

"Minggu ini Insya Allah akan ditandatangani oleh ketua umum untuk pembentukan Satgas pilkada yang antara lain tugasnya ini memastikan kandidat-kandidat yang diusung Demokrat dalam tahapan baik itu kampanye maupun agenda-agenda pemenangannya itu benar-benar mematuhi protokol Covid-19," ujar Kamhar.

Baca juga: Partai Demokrat Targetkan Menang dalam 9 Pilkada di Papua

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com