Perludem: Penundaan Pilkada Dibutuhkan untuk Siapkan Aturan yang Lebih Ajeg

Kompas.com - 03/10/2020, 10:32 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan, penundaan Pilkada Serentak 2020 diperlukan untuk menyiapkan regulasi terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, ia menegaskan, pelaksanaan Pilkada 2020 tidak perlu menunggu pandemi Covid-19 benar-benar berakhir.

"Kita siapkan seluruh regulasi atau aturan main yang bisa memfasilitasi kompetisi di tengah Covid-19 dengan protokol kesehatan yang ajeg, serta dilengkapi dengan aturan sanksi yang bisa memberi efek jera bagi pelanggaran yang terjadi," kata Titi dalam diksusi bertajuk "Tiga Kandidat Wafat, Pilkada Jalan Terus?" yang disiarkan melalui akun YouTube Radio Smart FM, Sabtu (3/10/2020).

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Titi menjelaskan, regulasi yang ajeg tersebut dibutuhkan agar tidak ada perubahan-perubahan peraturan saat ditemui masalah baru dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Ia menuturkan, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah beberapa kali mengganti peraturan pemilu tentang pilkada di masa pandemi Covid-19 karena munculnya masalah-masalah baru terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Terbaru, KPU mengubah aturan tersebut dengan menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 usai maraknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran calon kepala daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam konteks pemilu, ini problematik lho. Karena proses penyelenggara pemilu itu, kalau kita belajar tata kelola pemilu, dia mensyaratkan predictable procces, unpredictable result. Jadi proses itu memang harus ajeg dibangun sejak awal," kata dia.

Baca juga: ICW: Sudah Rahasia Umum Pilkada Jadi Ajang Transaksi Kepentingan Cukong

Titi menambahkan, dengan penundaan pilkada, maka mitigasi risiko dapat dilakukan secara komprehensif dan dapat disiapkan menjadi instrumen hukum yang lebih baik.

"Sebenernya ya kalau KPU mau menunda, misal contoh mengambil pilihan pemungutan suaranya pada Juni 2021, persoalan-persoalan regulasi yang seolah-olah tidak bisa membaca perilaku sosial masyarakat atau kandidat di lapangan, itu tidak perlu terjadi," kata Titi.

Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat melanjutkan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Rawan Penyebaran Covid-19 dan Kecurangan, ICW Desak Pilkada Ditunda

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Hari pemungutan suara Pilkada rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Adapun jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga 2 Oktober 2020 berjumlah 295.499 dengan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 10.972 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X