Kominfo Usul Buat Bab E-Farmasi dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Kompas.com - 30/09/2020, 14:39 WIB
Ilustrasi obat ShutterstockIlustrasi obat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jendral Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) Samuel A Pangerapan mengusulkan pembuatan bab tersendiri mengenai e-farmasi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengawasan obat dan makanan.

“Terkait dengan rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan, kami menyisir dan kami menemukan memang ada bagian kami terkait penjualan obat secara online, mungkin istilahnya bukan penjualan obat secara online tapi e-apotik atau e-farmasi,” kata Samuel dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (30/9/2020).

“Kita harus mengadopsi apalagi pandemi sekarang ini orang enggak bisa keluar, layanan kedokteran juga sudah mulai ada yang online, kok e-farmasinya belum siap?,” ujar Samuel.

Baca juga: IDI: Telemedicine Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Oleh karena itu, Ia menyarankan ada perubahan pada pasal 45 RUU Pengawasan Obat dan Makanan tentang penjualan obat secara online untuk di buat bab tersendiri.

“Ini perlu diakomodir, jadi kami mengusulkan ada perubahan pasal 45 yang dimungkinkan terkait e-farmasi, Karena disitu ada ketentuan teknis yang mengikat lebih dalam di UU ini, kami mengusul bab tersendiri terkait e-farmasi,” ucap Samuel.

Menurut Samuel, e-farmasi nantinya sama seperti apotik dan farmasi lainnya, yang membedakannya yakni kegiatannya melalui online, sama dengan kegiatan lain yang saat ini banyak dilakukan masyarakat yakni belajar online dan belanja online.

“Nah ini teknologi nya sudah dimungkinkan,” ujar Samuel.

Baca juga: Kemenkes Dorong Pemanfaatan Telemedicine untuk Tingkatkan Keterjangkauan

Samuel menambahkan, obat-obatan secara online ini atau lewat e-farmasi ini pastinya memerlukan resep sama seperti ke apotik konvensional juga memerlukan resep.

Namun, resep yang digunakan juga harus terdaftar dan bersumber dari dokter yang terverifikasi.

“Yang menandatangani dokter yang punya izin praktek itu pun harus dengan data yang bisa diverifikasi dan keabsahannya bisa dijamin, dan juga semua transaksi yang melalui e-farmasi atau e-apotik apapun itu yang disepakati itu harus dilaporkan kepada badan pom,” ujar Samuel

“Jadi itu pengendaliannya, jadi obat apa saja base-nya nomor berapa, itu semuanya tercatat, kalau memang disetujui kami siap membantu untuk merumuskannya,” tutur Samuel.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X