Febri Diansyah Menjawab Kemungkinan Terjun ke Politik Usai Mundur dari KPK

Kompas.com - 29/09/2020, 18:57 WIB
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara KPK yang kini menjabat Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, mengaku tidak berpikir akan terjun ke gelanggang politik setelah mengundurkan diri dari lembaga antirasuah itu.

"Saya tidak terpikir sekarang, ada teman-teman memang yang bikin isu begitu ya. Isu kemarin karena pilkada-pilkada itu mau jadi calon kepala daerah, saya kira tidaklah," kata Febri dalam wawancara dengan Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Febri mengungkapkan, ada dua hal yang membuatnya tidak berpikir untuk terjun ke politik praktis setelah berkarir di KPK.

Baca juga: Mundurnya Febri Diansyah dan Empat Persoalan Terkait Independensi KPK...

Pertama, kata Febri, seseorang yang bekerja di lembaga independen seperti KPK semestinya tidak langsung terjun ke bidang yang memiliki potensi konflik kepentingan seperti politik.

"Jadi jangan sampai orang-orang yang keluar dari KPK itu kemudian langsung terjun pada wilayah yang sebenarnya punya konflik kepentingan yang kuat dengan pekerjaannya selama di KPK," kata Febri.

Kedua, Febri menekankan, popularitas yang dimiliki setelah bertahun-tahun menjadi juru bicara KPK juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Febri Diansyah, hal itu akan berimbas buruk bagi KPK secara institusi.

"Jangan sampai juga masyarakat berpikir Anda bekerja di KPK agar Anda populer dan kemudian Anda bisa mencalonkan diri dan mengambil keuntungan dari popularitas Anda tersebut," ujar Febri.

Baca juga: Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri dari KPK...

Di samping itu, Febri juga mengaku belum terpikir untuk kembali ke KPK kelak dengan mendaftar sebagai pimpinan KPK.

Ia mengingatkan, UU KPK hasil revisi mengatur bahwa syarat usia minimum pimpinan KPK adalah 50 tahun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.