Febri Diansyah Menjawab Kemungkinan Terjun ke Politik Usai Mundur dari KPK

Kompas.com - 29/09/2020, 18:57 WIB
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara KPK yang kini menjabat Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, mengaku tidak berpikir akan terjun ke gelanggang politik setelah mengundurkan diri dari lembaga antirasuah itu.

"Saya tidak terpikir sekarang, ada teman-teman memang yang bikin isu begitu ya. Isu kemarin karena pilkada-pilkada itu mau jadi calon kepala daerah, saya kira tidaklah," kata Febri dalam wawancara dengan Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Febri mengungkapkan, ada dua hal yang membuatnya tidak berpikir untuk terjun ke politik praktis setelah berkarir di KPK.

Baca juga: Mundurnya Febri Diansyah dan Empat Persoalan Terkait Independensi KPK...

Pertama, kata Febri, seseorang yang bekerja di lembaga independen seperti KPK semestinya tidak langsung terjun ke bidang yang memiliki potensi konflik kepentingan seperti politik.

"Jadi jangan sampai orang-orang yang keluar dari KPK itu kemudian langsung terjun pada wilayah yang sebenarnya punya konflik kepentingan yang kuat dengan pekerjaannya selama di KPK," kata Febri.

Kedua, Febri menekankan, popularitas yang dimiliki setelah bertahun-tahun menjadi juru bicara KPK juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi.

Menurut Febri Diansyah, hal itu akan berimbas buruk bagi KPK secara institusi.

"Jangan sampai juga masyarakat berpikir Anda bekerja di KPK agar Anda populer dan kemudian Anda bisa mencalonkan diri dan mengambil keuntungan dari popularitas Anda tersebut," ujar Febri.

Baca juga: Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri dari KPK...

Di samping itu, Febri juga mengaku belum terpikir untuk kembali ke KPK kelak dengan mendaftar sebagai pimpinan KPK.

Ia mengingatkan, UU KPK hasil revisi mengatur bahwa syarat usia minimum pimpinan KPK adalah 50 tahun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Nasional
Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Nasional
Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

Nasional
Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Nasional
BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

Nasional
BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

Nasional
Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X