Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mini Lockdown hingga Penyeragaman Standar RS, Strategi Terbaru Jokowi Tangani Covid-19

Kompas.com - 29/09/2020, 09:55 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat terkait penanganan pandemi Covid-19, Senin (29/9/2020) kemarin.

Dalam rapat yang digelar secara virtual itu, Jokowi menyampaikan sejumlah instruksi dan langkah terbaru yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi, salah satunya instruksi untuk melakukan mini lockdown atau pembatasan aktivitas di lingkup kecil.

"Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jika memang ditemukan ada kasus positif di suatu lingkungan, Jokowi meminta lingkungan itu lah yang dibatasi aktivitasnya.

Ia meminta agar seluruh pemerintah daerah bisa menggunakan cara ini.

"Saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata dia.

Sementara itu, jika pembatasan aktivitas sosial ekonomi dilakukan di level yang lebih luas seperti di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, Kepala Negara khawatir hal itu justru akan berdampak pada ekonomi.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi. 

Jokowi berharap, mini lockdown ini bisa menekan penyebaran Covid-19, yang sampai kemarin sudah mencapai 278.722 kasus.

Dari jumlah itu, 206.870 orang di antaranya sudah sembuh. Namun, jumlah orang yang meninggal dunia sudah mencapai 10.473 orang.

Penyeragaman RS

Selain strategi mini lockdown untuk menekan penyebaran kasus positif Covid-19, Jokowi menekankan pentingnya penyeragaman standar rumah sakit untuk menekan angka kematian sekaligus memperbanyak kesembuhan.

Jokowi menyebut, mulai saat ini semua rumah sakit akan menerapkan standar yang sama dalam menangani pasien positif Covid-19.

"Standar untuk pengobatan semuanya sudah diperintahkan untuk mengacu pada standar yang diberikan oleh Kemenkes," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

Menurut dia, penyeragaman standar antar rumah sakit ini berlaku baik untuk pasien di ruang ICU, ruang isolasi, hingga di wisma karantina.

Kepala Negara pun berharap angka kesembuhan bisa lebih ditingkatkan lagi dengan penyeragaman standar ini.

Begitu juga angka kematian bisa terus ditekan.

Sampai kemarin, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 73,76 persen, atau sedikit lebih rendah dibandingkan kesembuhan dunia di angka 73,85 persen.

Sementara itu, angka kematian pasien Covid-19 mencapai 3,77 persen, atau lebih tinggi dari kematian dunia sebesar 3,01 persen.

"(Penerapan standar di RS) ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi," kata Jokowi.

Kata epidemiolog

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, mini lockdown lebih efektif untuk dilakukan.

Menurut dia, mini lockdown langsung melibatkan masyarakat dan komunitas sehingga lebih bisa dikendalikan dengan baik.

"Dari awal saya bilang, 'the community is the frontline' dalam mengatasi wabah. Pembatasan dalam komunitas itu bisa berbasis tempat tinggal, tempat kerja, kantor, pabrik, dan sebagainya," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Karena sifatnya melibatkan masyarakat secara langsung, ia meyakini cara ini bisa bertahan lama.

Hal ini menguntungkan untuk menghadapi pandemi dengan durasi panjang seperti Covid-19.

Baca juga: Sependapat dengan Jokowi, Epidemiolog Nilai Mini Lockdown Efektif Tekan Angka Covid-19

Menurut Pandu, mini lockdown yang juga disinggung Presiden Joko Widodo ini perlu segera dilakukan.

"Kemudian sebaiknya dipersiapkan terlebih dulu. Bisa dipersiapkan selama PSBB ini, sehingga setelah PSBB dilonggarkan, mini lockdown sudah berjalan dengan baik," ucap dia.

Pandu juga menyarankan agar mini lockdown tetap dijaga hingga pandemi berakhir.

Dengan begitu, pencegahan penularan Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin dan kondisi kesehatan masyakat tetap terjaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com