Sependapat dengan Jokowi, Epidemiolog Nilai Mini Lockdown Efektif Tekan Angka Covid-19

Kompas.com - 29/09/2020, 08:55 WIB
Ilustrasi lockdown karena virus corona ShutterstockIlustrasi lockdown karena virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala kecil dalam menekan laju penularan Covid-19 atau mini lockdown lebih efektif untuk dilakukan.

Menurut dia, mini lockdown langsung melibatkan masyarakat dan komunitas sehingga lebih bisa dikendalikan dengan baik.

"Dari awal saya bilang, 'the community is the frontline' dalam mengatasi wabah. Pembatasan dalam komunitas itu bisa berbasis tempat tinggal, tempat kerja, kantor, pabrik, dan sebagainya," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Dia pun menyebut, ada sejumlah keuntungan dari mini lockdown tersebut. Pertama, karena sifatnya melibatkan masyarakat secara langsung maka cenderung bertahan lama.

Jika demikian, hal ini menguntungkan untuk menghadapi pandemi dengan durasi panjang seperti Covid-19.

Menurut Pandu, mini lockdown yang juga disinggung Presiden Joko Widodo ini perlu segera dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian sebaiknya dipersiapkan terlebih dulu. Bisa dipersiapkan selama PSBB ini," kata Pandu.

"Sehingga setelah PSBB dilonggarkan, mini lockdown sudah berjalan dengan baik," ucap dia. 

Pandu juga menyarankan agar mini lockdown tetap dijaga hingga pandemi berakhir.

Dengan begitu, pencegahan penularan Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin dan kondisi kesehatan masyakat tetap terjaga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.