Sependapat dengan Jokowi, Epidemiolog Nilai Mini Lockdown Efektif Tekan Angka Covid-19

Menurut dia, mini lockdown langsung melibatkan masyarakat dan komunitas sehingga lebih bisa dikendalikan dengan baik.

"Dari awal saya bilang, 'the community is the frontline' dalam mengatasi wabah. Pembatasan dalam komunitas itu bisa berbasis tempat tinggal, tempat kerja, kantor, pabrik, dan sebagainya," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Dia pun menyebut, ada sejumlah keuntungan dari mini lockdown tersebut. Pertama, karena sifatnya melibatkan masyarakat secara langsung maka cenderung bertahan lama.

Jika demikian, hal ini menguntungkan untuk menghadapi pandemi dengan durasi panjang seperti Covid-19.

Menurut Pandu, mini lockdown yang juga disinggung Presiden Joko Widodo ini perlu segera dilakukan.

"Kemudian sebaiknya dipersiapkan terlebih dulu. Bisa dipersiapkan selama PSBB ini," kata Pandu.

"Sehingga setelah PSBB dilonggarkan, mini lockdown sudah berjalan dengan baik," ucap dia. 

Pandu juga menyarankan agar mini lockdown tetap dijaga hingga pandemi berakhir.

Dengan begitu, pencegahan penularan Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin dan kondisi kesehatan masyakat tetap terjaga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam menekan laju penularan virus corona Covid-19.

Dengan intervensi berbasis lokal ini, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial hanya dilakukan di lingkup kecil.

Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat konferensi video, Senin (28/9/2020).

"Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," kata dia.

Jika memang ditemukan ada kasus positif di suatu lingkungan, lingkungan itulah yang dibatasi aktivitasnya. Jokowi menyebut ini sebagai "mini lockdown".

Sementara itu, jika pembatasan aktivitas sosial ekonomi dilakukan di level yang lebih luas seperti di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, Kepala Negara khawatir hal itu justru akan berdampak pada ekonomi.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi.