Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mendesak Presiden Joko Widodo mencabut keputusan presiden (Keppres) mengenai penunjukan dua mantan anggota tim mawar menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan.

Dua nama eks anggota tim mawar tersebut adalah Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

"Kami bukan hanya sekadar meminta Keppres itu harus dicabut, mereka tidak boleh menentukan masa depan arah bangsa, kita enggak boleh diatur oleh pelanggar HAM," ujar Sekretaris Jenderal IKOHI, Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers virtual, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Zaenal menganggap langkah Jokowi tersebut telah mengabaikan keadilan untuk warga yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Ia mengaku tak bisa membayangkan apabila negara berjalan tanpa ditopang kepastian hukum yang adil.

"Kita tidak bisa membayangkan tanpa hukum yang adil, kapan saja pelaku bisa kembali ke tampuk kekuasaan di posisi yang staretgis," kata Zaenal.

Zaenal menambahkan, keluarga korban pelanggaran HAM selama ini telah berkali-kali dikecewakan oleh pemerintah.

Terutama dengan masuknya mantan anggota tim mawar dalam dudukan strategis di pemerintahan saat ini.

"Kecaman tidak saja cukup, marah tidak cukup, (keluarga korban) dihina dan diinjak berkali-kali," kata dia.

"Sebagai pendukung Jokowi dua periode untuk menuntaskan kasus yang dilakukan Prabowo dan tim mawar, akhirnya kita tahu semakin banyak tim mawar yang masuk kekuasaan," tambah dia.

Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo Subianto saat masih menjabat Komandan Kopassus.

Tim tersebut diduga menjadi dalang dalam operasi penculikan aktivis jelang jatuhnya Soeharto pada 1998.

Prabowo yang kini menjabat Menhan baru-baru ini mengusulkan dua eks anggota tim tersebut sebagai pejabat Kemenhan dan disetujui Presiden Jokowi lewat Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020.

Keduanya yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan, serta Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.

Berdasarkan catatan Kontras, Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha sempat dihukum bersalah melalui Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiliti) II Jakarta.

Baca juga: Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Yulius Selvanus dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI. Sedangkan Dadang Hendrayudha dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan.

Namun, dalam putusan tingkat banding, pemecatan terhadap Yulius Selvanus dianulir hakim.

Sehingga, keduanya masih menjabat aktif sebagai anggota militer.