Kompas.com - 27/09/2020, 15:28 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO/KEMENLUPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo menyetujui dua eks anggota Tim Mawar menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dua mantan anggota tim mawar tersebut adalah Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

"Kalau kita lihat dari Keppres ini kan dasarnya pertimbangan usulan Prabowo, yang kita soroti kenapa sampai muncul dua nama ini," ujar Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras, Arif Nur Fikri dalam konferensi pers virtual, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Fikri menjelaskan, dalam konteks pemerintahan, Presiden seharusnya membuat keputusan berpatokan pada asas pemerintahan yang baik.

Misalnya, Presiden dituntut cermat saat mengambil keputusan dengan mengkroscek administrasi dan catatan hukum seseorang yang akan diangkat menjadi pejabat publik.

Mengingat, Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebelumnya sempat tersandung permasalahan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, pihaknya mempertanyakan alasan Jokowi menyetujui usulan Prabowo untuk mengangkat dua eks anggota tim mawar tersebut.

"Misalnya, (mengroscek) ada putusan berkuatan hukum tetap yang dianggap terlibat proses penculikan akivis," terang Fikri.

Baca juga: Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Ia menegaskan, langkah Jokowi tersebut telah mencederai korban dan keluarga korban.

"Beberapa keputusan Presiden jelas mencederai korban dan keluarga korban yang sampai saat ini beberapa korban belum ditemukan," ungkap Fikri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal dalam Sepekan

Polisi Tangkap 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal dalam Sepekan

Nasional
Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Nasional
Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Nasional
Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Nasional
Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Nasional
Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Nasional
Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.