PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Kompas.com - 26/09/2020, 06:09 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto ketika ditemui saat kegiatan DPP PDI-P di Basement Seasons City, Jakarta, Minggu (29/4/2018).  KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto ketika ditemui saat kegiatan DPP PDI-P di Basement Seasons City, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan, kader partainya akan mematuhi protokol kesehatan dalam semua tahapan Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan Hasto selepas membuka rapat koordinasi DPP PDI-P Bidang Kehormatan Partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9/2020).

"Kami berkomitmen menegakkan kedisiplinan tersebut. Bagi PDI-P, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib," kata Hasto.

Baca juga: Rekomendasi PDI-P Dikembalikan, Hasto: Mulyadi Tak Kokoh sebagai Pemimpin

Hasto mengatakan, PDI-P membentuk Tim Penegak Disiplin.

Tim tersebut berhak memberi sanksi tegas bagi kader atau calon kepada daerah PDI-P yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan pilkada.

Hasto mengatakan, tim penegak disiplin PDI-P fokus pada upaya sosialisasi dan pencegahan, sehingga diharapkan akan banyak cakada, tim sukses maupun kader yang terus berdisiplin menjalankan protokol pencegahan corona.

Kendati demikian, Hasto mengatakan, tugas utama Tim Penegak Disiplin dari PDI-P ialah mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di sepanjang tahapan pilkada.

Bentuk pelanggaran itu seperti adanya peserta kampanye yang tak mengenakan masker dan berkerumun.

"Jadi kekuatan utama tim penegak disiplin justru terletak pada sosialisasi, dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal," ujar Hasto.

Ia mengatakan, jika ada yang melanggar, tim akan memotret sebagai tanda bukti lalu mengeluarkan surat peringatan.

Baca juga: Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Menurut dia, tim tersebut juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong.

Dengan begitu, kantor-kantor PDI-P di daerah akan menjadi pusat produksi masker.

"Jika ada yang melanggar maka tim akan memfoto sebagai tanda bukti lalu mengeluarkan surat peringatan 1,2, dan 3. Yang mendapat sanksi berat adalah jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung," kata Hasto.

"Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDI-P memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye, bahkan penugasan di partai," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X