PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Kompas.com - 26/09/2020, 06:09 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto ketika ditemui saat kegiatan DPP PDI-P di Basement Seasons City, Jakarta, Minggu (29/4/2018).  KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto ketika ditemui saat kegiatan DPP PDI-P di Basement Seasons City, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan, kader partainya akan mematuhi protokol kesehatan dalam semua tahapan Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan Hasto selepas membuka rapat koordinasi DPP PDI-P Bidang Kehormatan Partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9/2020).

"Kami berkomitmen menegakkan kedisiplinan tersebut. Bagi PDI-P, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib," kata Hasto.

Baca juga: Rekomendasi PDI-P Dikembalikan, Hasto: Mulyadi Tak Kokoh sebagai Pemimpin

Hasto mengatakan, PDI-P membentuk Tim Penegak Disiplin.

Tim tersebut berhak memberi sanksi tegas bagi kader atau calon kepada daerah PDI-P yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan pilkada.

Hasto mengatakan, tim penegak disiplin PDI-P fokus pada upaya sosialisasi dan pencegahan, sehingga diharapkan akan banyak cakada, tim sukses maupun kader yang terus berdisiplin menjalankan protokol pencegahan corona.

Kendati demikian, Hasto mengatakan, tugas utama Tim Penegak Disiplin dari PDI-P ialah mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di sepanjang tahapan pilkada.

Bentuk pelanggaran itu seperti adanya peserta kampanye yang tak mengenakan masker dan berkerumun.

"Jadi kekuatan utama tim penegak disiplin justru terletak pada sosialisasi, dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal," ujar Hasto.

Ia mengatakan, jika ada yang melanggar, tim akan memotret sebagai tanda bukti lalu mengeluarkan surat peringatan.

Baca juga: Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Menurut dia, tim tersebut juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong.

Dengan begitu, kantor-kantor PDI-P di daerah akan menjadi pusat produksi masker.

"Jika ada yang melanggar maka tim akan memfoto sebagai tanda bukti lalu mengeluarkan surat peringatan 1,2, dan 3. Yang mendapat sanksi berat adalah jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung," kata Hasto.

"Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDI-P memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye, bahkan penugasan di partai," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X