Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Kompas.com - 25/09/2020, 21:17 WIB
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020). Mereka menyatakan menolak rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/nz. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahPengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020). Mereka menyatakan menolak rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang yakin omnibus law RUU Cipta Kerja akan menghadirkan perlindungan lebih bagi para pekerja.

Menurut dia, klaster ketenagakerjaan dalam draf RUU Cipta Kerja telah disempurnakan setelah pemerintah menggelar rapat bersama tim tripartit yang terdiri atas unsur pengusaha dan serikat buruh.

"Secara garis besar RUU Cipta Kerja yang kami usulkan dalam penyempurnaannya, setelah kami cermati menurut keyakinan kami akan memberikan tambahan perlindungan bagi para pekerja," kata Haiyani dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Pada saat bersamaan, kata dia, penyempurnaan klaster ketenagakerjaan akan memberikan rasa aman bagi investor.

Namun, Haiyani menegaskan, perlindungan bagi pekerja tetap diprioritaskan pemerintah.

"Juga kenyamanan kepada pekerja termasuk tujuannya hadirnya investasi, tetapi investasi hadir tetap memperhatikan perlindungan pekerja," ucap dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Materi muatan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja di antaranya mengatur perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pengupahan, alih daya (outsourcing), waktu kerja dan waktu istirahat, dan penggunaan tenaga kerja asing.

Haiyani berpendapat, sanksi-sanksi yang diatur dalam draf RUU Cipta Kerja telah diukur dengan cermat.

Ia pun berharap bahwa klaster ketenagakerjaan akan melindungi para pekerja dan calon angkatan kerja.

"Kami juga tetap mengajukan sanksi-sanksi yang sebagaimana sudah kami bahas di internal mengikuti formulasi," ujar Haiyani.

"Jadi secara umum kehadiran klaster ketenagaerkjaan ini kami berharap bahwa akan ada jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk jaminan kepada angkatan kerja yang nantinya masuk di pasar kerja," ucap dia.

Baca juga: Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Baleg DPR dan pemerintah malam ini menggelar rapat pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan terus dikebut, meski berbagai pihak telah menyuarakan penolakan.

Rapat dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Sementara, perwakilan pemerintah yang turut hadir adalah Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.

Supratman berharap, klaster ketenagakerjaan dapat memudahkan iklim investasi dan memberikan perlindungan yang cukup baik bagi para pekerja dari pemerintah.

"Kita juga berharap tenaga kerja kita juga akan mendapatkan perlindungan yang cukup baik dari negara dan dari kalangan pengusaha," kata dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X