Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Kompas.com - 24/09/2020, 10:11 WIB
Sejumlah pendukung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah Makassar melakukan konvoi menggunakan kendaraan menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar di Sulawesi Selatan, Jumat (4/9/2020). Konvoi para pendukung pasangan bakal calon kepala daerah di Makassar masih terjadi saat pendaftaran meski sudah ada imbauan dari menteri dalam negeri agar dalam proses pendaftaran tidak diperbolehkan adanya konvoi dan melibatkan pendukung setiap pasangan bakal calon guna menghindari kerumunan massa sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHESejumlah pendukung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah Makassar melakukan konvoi menggunakan kendaraan menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar di Sulawesi Selatan, Jumat (4/9/2020). Konvoi para pendukung pasangan bakal calon kepala daerah di Makassar masih terjadi saat pendaftaran meski sudah ada imbauan dari menteri dalam negeri agar dalam proses pendaftaran tidak diperbolehkan adanya konvoi dan melibatkan pendukung setiap pasangan bakal calon guna menghindari kerumunan massa sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang adanya iring-iringan massa saat pengundian nomor urut peserta Pilkada digelar Kamis (24/9/2020).

Pasangan calon kepala daerah, partai politik atau tim kampanye yang membawa iring-iringan akan dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai penundaan pengundian nomor urut.

Larangan dan sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 88B Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Adapun PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.

Baca juga: Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Pasal 88B Ayat (1) PKPU itu berbunyi, "Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon".

Pasal 88B Ayat (2) PKPU yang sama menyebutkan, pihak yang membawa iring-iringan akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota.

Namun, apabila peringatan tersebut tak diindahkan, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

Sebagaimana bunyi Pasal 88B Ayat (4), sanksi administrasi dijatuhkan dalam bentuk penundaan pengundian nomor urut paslon.

Baca juga: Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Apabila terdapat 1 atau beberapa paslon yang melakukan pelanggaran, maka pengundian nomor urut paslon yang bersangkutan ditunda sampai paslon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Surat itu wajib disampaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Kemudian, apabila seluruh paslon melakukan pelanggaran, maka pengundian nomor urut ditunda sampai seluruh paslon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran kembali.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X