Kompas.com - 23/09/2020, 19:07 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut  membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya mengubah skema hitung satuan dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021.

Nadiem mengatakan, sebelumnya skema hitung dana BOS berdasarkan jumlah murid. Namun, pada tahun 2021 skema hitung tersebut diubah.

"Sebelumnya kita hitung BOS dari satuan fisik jumlah murid, sepertinya itu adil. Tapi di lapangan sekolah yang jumlah muridnya kecil, sarana dan kualitasnya sangat kecil, itu akan merugikan sekolah di daerah yang tidak mampu dan murid sedikit," kata Nadiem dalam rapat kerja Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Menteri Agama Anulir Pemotongan Dana BOS Madrasah dan Ponpes setelah Diprotes Komisi VIII DPR

Oleh sebab itu, untuk tahun 2021, skema hitung dana BOS akan mengacu pada dua variabel, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Besaran Peserta Didik.

Nadiem sekaligus memastikan, tidak ada sekolah-sekolah yang mengalami penurunan dana BOS pada tahun depan meski skema hitung dana BOS diubah.

"Tidak ada sekolah tahun depan yang BOS-nya turun, darimana tambahan anggaran kita hampir 2,5 triliun dari BOS Afirmasi," ujar dia.

Baca juga: Nadiem Izinkan Dana BOS Dipakai Beli Kuota Internet Siswa dan Guru

Lebih lanjut, Nadiem Makarim mengatakan, justru skema baru tersebut akan membantu sekolah-sekolah di daerah terluar dan tertinggal untuk mendapatkan dana BOS lebih banyak dari sebelumnya.

"Tidak bisa semua sekolah dengan kondisi masing-masing disamakan, sekolah yang lebih membutuhkan bantuan kita akan menerima uang lebih. Ini kabar gembira untuk sekolah 3T yang jumlah muridnya kecil," pungkas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Sebut 'Virtual Police' Jadi Alat Represi Baru

Kontras Sebut "Virtual Police" Jadi Alat Represi Baru

Nasional
Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Nasional
KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

Nasional
Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apapun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apapun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Nasional
Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Nasional
Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Nasional
Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Nasional
Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Nasional
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

Nasional
Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Nasional
Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Nasional
Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Nasional
Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X