Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Kompas.com - 22/09/2020, 13:45 WIB
Ilustrasi vaksin corona, uji coba vaksin Oxford, Inggris, kembali dilanjukan setelah sepekan dihentikan karena salah satu relawan sakit. SHUTTERSTOCK/Orpheus FXIlustrasi vaksin corona, uji coba vaksin Oxford, Inggris, kembali dilanjukan setelah sepekan dihentikan karena salah satu relawan sakit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah terus berupaya memperoleh vaksin Covid-19, baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral.

Melalui kerja sama bilateral, Indonesia telah dijanjikan 20 hingga 30 juta dosis vaksin pada akhir tahun 2020. Penyedianya adalah Sinovac, perusahaan farmasi asal China.

"Dari track bilateral, sejauh ini telah diperoleh komitmen penyediaan vaksin untuk 2020 antara 20-30 juta vaksin," kata Menlu Retno Marsudi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Selasa (22/9/2020).

Selanjutnya, Sinovac akan menyediakan 290 hingga 340 juta dosis vaksin pada tahun 2021.

Baca juga: Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Menlu Retno Marsudi memaparkan, saat ini vaksin dari Sinovac tengah diuji klinis di Korea Selatan dan selanjutnya akan diuji klinis di Indonesia.

"Uji klinis tahap 2 akan dilakukan di Indonesia mulai Oktober," ujar Menlu Retno Marsudi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mengatakan, kerja sama serupa juga dijajaki pemerintah dengan perusahaan farmasi asal Inggris, Astra Zaneca dan Imperial College London.

Selain itu, melalui kerja sama multilateral, Indonesia mendapatkan kesempatan memperoleh vaksin dari lembaga Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).

Gavi merupakan organisasi internasional yang menegosiasikan dan mendanai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Indonesia menjadi salah satu negara yang dibantu Gavi.

Baca juga: Kemenkes Adakan Survei Vaksin Corona, dari Harga hingga Lokasi Pemberian

"Dari track multilateral, Indonesia mendapatkan komitmen melalui mekanisme Gavi- Covax facility," kata Retno.

Menurut Menlu Retno Marsudi, Gavi dapat memberi vaksin sebanyak 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 53,6 juta orang.

Ia pun berharap kerja sama dengan Gavi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk dapat membeli vaksin Covid-19 dengan harga murah.

"Dan Indonesia akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme co-financing. Maka, diharapkan harga vaksin melalui track multilateral dapat lebih murah jika dibandingkan mekanisme lainnya," ujar Menlu Retno Marsudi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Didesak Prioritaskan Revisi UU ITE Kendati Telah Keluarkan Pedoman Implementasi

Pemerintah Didesak Prioritaskan Revisi UU ITE Kendati Telah Keluarkan Pedoman Implementasi

Nasional
Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Nasional
UPDATE: Tambah 20.574 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.053.995

UPDATE: Tambah 20.574 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.053.995

Nasional
Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Nasional
Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Nasional
Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X