Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: 70 Persen Penduduk Indonesia Ditargetkan Dapat Vaksin Covid-19

Kompas.com - 17/09/2020, 18:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, jika vaksin Covid-19 tersebut sudah ada, maka kemungkinan tidak akan semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin tersebut.

"Kalau dalam vaksin Covid-19 tidak usah 100 persen yang jadi target sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua. Karena yang penting kita ingin membangun herd immunity. Sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaksinasi mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," ujar Muhadjir dalam sebuah talkhsow di Instagram, Kamis (17/9/2020).

"Jadi targetnya paling kalau 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin termasuk mereka yang sudah kena Covid-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu Insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman. Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity, kelompok divaksin dan kebal yang sudah kena Covid-19," lanjut dia.

Baca juga: Sinovac China Akan Uji Coba Vaksin Virus Corona pada Remaja dan Anak-anak

Pihaknya menargetkan 70 persen masyarakat yang sudah divaksin itu imunnya akan terbentuk sehingga melindungi jumlah orang yang tidak divaksin atau mendapatkan vaksin.

Dengan demikian, akan terbentuk herd immunity bagi mereka yang tidak mendapatkan vaksin dari yang sudah mendapatkannya.

Muhadjir menegaskan, herd immunity yang dimaksudnya bukan membiarkan orang lemah terjangkit virus dan mereka yang kuat akan bertahan.

Ia mengatakan, herd immunity yang dimaksudnya akan terjadi setelah vaksin Covid-19 yang ditemukan diaplikasikan kepada sebagian masyarakat sehingga kekebalan yang dimiliki dapat melindungi mereka yang tidak divaksin.

Baca juga: MUI Belum Terima Permohonan Uji Halal Vaksin Covid-19

"Kita tidak memiliki landasan baik moral maupun rasional untuk kebijakan semacam itu (herd immunity membiarkan orang terjangkit pandemi). Bagi Indonesia, nyawa sangat mahal, satu harga tidak bisa digantikan," tegas Muhadjir.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pun selalu mewanti-wanti agar kesehatan diutamakan terlebih dahulu baru kemudian ekonomi.

Sebab dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, fokus terhadap kesehatan bukan berarti mengabaikan persoalan ekonomi.

"Yang penting optimistis, gembira, bahagia, jangan stres karena stres akan menurunkan imunitas dan kalau masing-masing orang imunitasnya baik maka akan ada kekebalan nasional, kolektif," kata dia.

Baca juga: Gandeng CEPI, Indonesia Akan Jadi Produsen Vaksin Covid-19 Berskala Internasional

Di samping itu, dalam menyiapkan vaksin Covid-19 agar diterima masyakarat, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan.

Strategi tersebut adalah mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas.

Ia pun berharap pengembangan vaksin yang sedang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Kesehatan dapat segera selesai agar vaksin tersebut bisa diproses kepada masyarakat.

"Sehingga diharapkan vaksin betul-betul sebagai senjata pamungkas untuk mengatasi Covid-19. Sebelum vaksin datang ya kita harus terus belajar bagaimana mengendalikan Covid-19," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com