Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penundaan tidak mungkin dilakukan karena tak ada satu institusi pun yang bisa memastikan akhir dari pandemi Covid-19.
Selain itu, dengan pilkada tetap digelar, masyarakat bisa segera memperoleh pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dalam menanggulangi pandemi.
Pilkada juga disebutnya sebagai momentum mendorong 270 pemerintah daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 agar lebih maksimal dalam menangani krisis akibat pandemi dan dampaknya.
Kemudian, dengan jumlah kontestan yang lebih dari 270 pasangan, ia meyakini akan terjadi pembagian alat pelindung diri yang masif di masyarakat.
Alasan lainnya, anggaran Pilkada 2020 sudah hampir seluruhnya dicairkan. Dengan total anggaran Rp 19 triliun, hal itu diharapkan dapat menstimulasi ekonomi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.