KPU Tegaskan Tak Bisa Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan di Pilkada

Kompas.com - 22/09/2020, 09:02 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan, pihaknya tak bisa mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020.

Sebab, kata dia, dalam membuat aturan KPU harus berdasar pada undang-undang. Sementara hal tersebut tak diatur dalam UU.

"Ada pertanyaan bisa nggak KPU mendiskualifikasi, saya kira tidak. Karena diskualifikasi ini adalah masalah yang sangat prinsip, tentu KPU harus mendasarkannya kepada UU," kata Raka dalam sebuah diskusi virtual, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Penyusunan Regulasi Diskualifikasi Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Diminta Dipercepat

KPU saat ini tengah merancang sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada.

Sanksi tersebut misalnya pengurangan waktu kampanye bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan selama kampanye.

"Sedang juga dipertimbangkan 1 opsi pengurangan hak kampanye dari segi waktu. Misalnya dia melanggar jenis kampanye A, maka bisa jadi selama 3 hari kemudian dia tidak boleh melakukan jenis kampanye yang dilanggarnya itu," ujar Raka.

Selain itu, KPU juga mempertimbangkan sanksi berupa penghentian kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Meski begitu, menurut Raka, penjatuhan sanksi ini harus melalui rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu merupakan pihak yang berwenang menentukan apakah suatu kegiatan kampanye melanggar aturan atau tidak.

"Kalau Bawaslu menyatakan ini melanggar bisa saja berkoordinasi dengan kepolisian juga untuk dihentikan. Tetapi bagi yang tidak melanggar tentu harus dilindungi, didorong sesuai dengan haknya," katanya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Nasional
Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

Nasional
Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Nasional
Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

Nasional
Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Nasional
Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X