Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Kompas.com - 21/09/2020, 19:02 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Prabowo meninjau kegiatan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (24/8/2020). Dok. Bareskrim Mabes PolriKepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Prabowo meninjau kegiatan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (24/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah CCTV di Gedung Utama Kejaksaan Agung turut terbakar saat gedung itu dilanda kebakaran hebat, beberapa waktu lalu.

"Penyidik sama Labfor sudah ngomong banyak yang rusak," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2020).

Oleh sebab itu, penyidikan kasus kebakaran tersebut mengalami kendala.

Kendati demikian, Awi tidak merinci rekaman kamera CCTV di titik mana saja yang rusak dan mana yang masih dapat dilihat.

Baca juga: DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Pada hari ini, penyidik juga memeriksa 12 orang yang disebut sebagai saksi potensial.

Awi mengungkapkan, saksi potensial yang dimaksud adalah mereka yang berada di lokasi kejadian saat detik-detik kebakaran terjadi. Khususnya mereka yang berada di lantai enam ruang rapat Biro Kepegawaian.

Diketahui, lantai tersebut diduga menjadi lokasi sumber api.

"Detik-detik terjadinya api yang menyala secara terbuka, tentunya kan ada saksi di sana karena memang saat itu ada orang yang berusaha memadamkan, berarti itulah yang potensial," ucap dia.

Awi menuturkan, 12 saksi potensial itu terdiri dari pramubakti, cleaning service dan tukang.

Baca juga: Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi Susun Rencana Penyidikan

Tukang sebagai saksi potensial dari pihak eksternal kejaksaan ikut dipanggil karena ada kegiatan renovasi yang dilakukan di ruangan tersebut sebelum kejadian.

Dalam kasus ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sebanyak enam kali, prarekonstruksi, mengamankan kamera CCTV, mengambil sampel seperti abu dan potongan kayu sisa kebakaran, serta memeriksa 131 orang saksi.

Polisi kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana. Maka dari itu, setelah melakukan gelar perkara, kasus itu ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Unsur pidana yang dimaksud seperti tertuang dalam Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP.

Pasal 187 KUHP menyebutkan, barang siapa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran terancam 12 tahun penjara, atau 15 tahun penjara, atau seumur hidup apabila ada korban meninggal.

Baca juga: LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Kemudian, Pasal 188 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Sejauh ini, belum ada tersangka yang ditetapkan oleh aparat kepolisian.

Kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2020 pukul 18.15 WIB tersebut akhirnya dapat dipadamkan keesokkan harinya, 23 Agustus 2020 pukul 06.15 WIB.

Akibat kejadian itu, seluruh ruangan di Gedung Utama Kejagung habis terbakar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Nasional
Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Nasional
Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Nasional
KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

Nasional
Wapres Minta Pengembang Perumahan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Wapres Minta Pengembang Perumahan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ditangkap Penyidik Bareskrim Kamis Subuh, Ustaz Maaher Berstatus Tersangka

Ditangkap Penyidik Bareskrim Kamis Subuh, Ustaz Maaher Berstatus Tersangka

Nasional
Jokowi: Kerja Keras 9 Bulan Atasi Pandemi dan Ekonomi Mulai Buahkan Hasil

Jokowi: Kerja Keras 9 Bulan Atasi Pandemi dan Ekonomi Mulai Buahkan Hasil

Nasional
Sentra Gakkumdu Terima 3.814 Laporan dan Temuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Sentra Gakkumdu Terima 3.814 Laporan dan Temuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X