Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Pertanyakan Target Pemerintah 70 Persen Orang Akan Divaksin Covid-19

Kompas.com - 18/09/2020, 12:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, dia tidak menyalahkan rencana herd immunity jika dilakukan pemerintah setelah vaksin Covid-19 ditemukan.

Namun, ia mempertanyakan apakah target 70 persen orang yang akan divaksin Covid-19 tersebut tepat dilakukan.

Menurut dia, akan lebih baik jika jumlah yang bisa mendapatkan vaksin tersebut lebih banyak lagi.

"Ya benar, (penerapan herd immunity bisa dilakukan setelah vaksin), tapi apakah benar 70 persen itu tepat? Mungkin saja 90 persen," ujar Pandu kepada Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Strategi Pemberian Vaksin Covid-19 di Indonesia, Target 70 Persen hingga Herd Immunity

Menurut Pandu Riono, jika vaksin Covid-19 sudah ditemukan, maka harus sebanyak-banyaknya diberikan kepada masyarakat.

Pasalnya, daya tahan pemberian vaksin tersebut belum ada yang mengetahuinya.

"Tetap setinggi-tingginya (jumlah orang yang diberi vaksin), kita belum tahu daya proteksi pemberian vaksin yang nanti disepakati," kata dia.

Namun paling penting, kata dia, hak setiap orang untuk mendapatkan vaksin harus dijamin oleh negara.

Dengan demikian, ia pun berharap tak ada warga negara yang tertinggal untuk mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut.

"Ya prinsipnya, no one left behind (tak ada yang tertinggal) yang penting hak setiap orang dapat vaksin harus dijamin negara," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Ada Herd Immunity Setelah Vaksinasi, Ini Penjelasannya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, jika vaksin Covid-19 tersebut sudah ada, maka kemungkinan tidak akan semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin tersebut.

"Kalau dalam vaksin Covid-19 tidak usah 100 persen yang jadi target sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua. Karena yang penting kita ingin membangun herd immunity. Sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaksinasi mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," ujar Muhadjir dalam sebuah talkhsow di Instagram, Kamis (17/9/2020).

Dalam menyiapkan vaksin Covid-19 agar diterima masyakarat, kata dia, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan.

Baca juga: Muhadjir Effendy: Kita Ingin Membangun Herd Immunity...

Strategi tersebut adalah mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas.

Sebab, kata dia, pasti ada masyarakat yang sudah mengajukan diri divaksin walau vaksin belum ada, ada yang masih melihat-lihat dulu, dan adapula yang keras kepala dengan keyakinan-keyakinan tertentu sehingga tak mau divaksin.

Namun, menurut Muhadjir, jumlah kelompok masyarakat yang tak mau divaksin tidak banyak. Terlebih, pemerintah juga sudah memiliki data historis siapa saja yang selama ini menolak vaksin.

Hanya saja dengan konsep herd immunity setelah vaksin yang akan dibangun, kata dia, maka mereka yang menolak itu secara otomatis akan terlindungi oleh yang sudah divaksin.

"Jadi yang keras-keras kepala itu akan otomatis dilindungi oleh mereka yang sudah divaksin. Seandainya nanti ada yang nolak, itu juga penolak kambuhan," kata Muhadjir.

"Jadi targetnya paling kalau 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin termasuk mereka yang sudah kena Covid-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu Insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman. Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity, kelompok divaksin dan kebal yang sudah kena Covid-19," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com