Kompas.com - 17/09/2020, 18:23 WIB
Ilustrasi perumahan. Kementerian PUPRIlustrasi perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dorongan tersebut dilakukan mengingat mayoritas yang belum memiliki rumah adalah kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menunjukkan adanya backlog (mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni) kepemilikan rumah sekitar 11,39 juta rumah.

Dalam periode 2015 hingga 2019 berhasil dibangun 4,8 juta rumah dengan asumsi ada pertambahan keluarga sebesar 4,45 juta sehingga saat ini backlog kepemilikan rumah diperkirakan masih sebesar 11,04 juta.

"Jadi pembangunannya sangat minim, karena itu kebutuhan rumah menjadi semakin mendesak," ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (17/9/2020).

"Pemerintah masih perlu membantu mereka yang masuk kategori MBR," kata dia.

Baca juga: Melalui Subsidi, Pemerintah Jamin MBR Bisa Wujudkan Mimpi Punya Rumah

Ma'ruf menilai perlunya penguatan kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan tempat tinggal.

Apalagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah memiliki empat program untuk merealisasikan hal tersebut dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), bantuan subsidi selisih bunga/marjin, bantuan subsidi uang muka, dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

Dengan demikian ia pun berharap Menteri PUPR dapat menetapkan klasifikasi rumah untuk MBR tersebut.

Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan-kawasan Permukiman yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X