Wapres Dorong Percepatan Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kompas.com - 17/09/2020, 18:23 WIB
Ilustrasi perumahan. Kementerian PUPRIlustrasi perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dorongan tersebut dilakukan mengingat mayoritas yang belum memiliki rumah adalah kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menunjukkan adanya backlog (mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni) kepemilikan rumah sekitar 11,39 juta rumah.

Dalam periode 2015 hingga 2019 berhasil dibangun 4,8 juta rumah dengan asumsi ada pertambahan keluarga sebesar 4,45 juta sehingga saat ini backlog kepemilikan rumah diperkirakan masih sebesar 11,04 juta.

"Jadi pembangunannya sangat minim, karena itu kebutuhan rumah menjadi semakin mendesak," ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (17/9/2020).

"Pemerintah masih perlu membantu mereka yang masuk kategori MBR," kata dia.

Baca juga: Melalui Subsidi, Pemerintah Jamin MBR Bisa Wujudkan Mimpi Punya Rumah

Ma'ruf menilai perlunya penguatan kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan tempat tinggal.

Apalagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah memiliki empat program untuk merealisasikan hal tersebut dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), bantuan subsidi selisih bunga/marjin, bantuan subsidi uang muka, dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

Dengan demikian ia pun berharap Menteri PUPR dapat menetapkan klasifikasi rumah untuk MBR tersebut.

Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan-kawasan Permukiman yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR.

"Namun penetapan klasifikasi MBR yang terlalu rendah akan mengakibatkan pemerintah tak mampu menjalankan program karena klasifikasi pendapatan rendah tidak sebanding dengan harga rumah yang terus meningkat," kata dia.

Baca juga: Cara Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR

Sebaliknya, apabila klasifikasi MBR terlalu tinggi, maka menurut Ma'ruf hanya mereka yang mampu yang berkesempatan untuk mengikuti program pemerintah tersebut.

Informasi yang didapatkannya, kata dia, Menteri PUPR telah menetapkan klasifikasi MBR bagi mereka yang berpendapatan kurang dari Rp 8 juta.

Menurut dia, hal tersebut juga selain untuk menarik lebih banyak pengembang perumahan, juga dimaksudkan agar ASN/TNI/POLRI dapat mengikutinya.

"Saya rasa ini, merupakan kebijakan yang baik mengingat masih ada sekitar 1,56 juta ASN/TNI/POLRI yang belum memiliki rumah. Sedangkan kita ketahui pemerintah tidak lagi menyediakan perumahan bagi ASN/TNI/POLRI seperti dulu," kata Ma'ruf.

Selain itu, Maruf juga menyampaikan, dalam program pemulihan ekonomi nasional, terdapat alokasi dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk tambahan insentif perumahan untuk MBR.

Baca juga: Pengamat Usulkan Lahan Fasilitas Publik Bisa Dibangun Rumah MBR

Bantuan subsidi selisih bunga dialokasikan Rp 0,8 triliun untuk 175.000 unit rumah. Sementara untuk bantuan subsidi uang muka disediakan Rp 4 juta per rumah untuk 175.000 unit rumah dengan alokasi Rp 0,7 triliun.

Namun Ma'ruf mengaku belum mendengar realisasinya hingga saat ini sehingga menyarankan untuk kemungkinan pemangkasan jangka waktu pemberiannya baik untuk program FLPP maupun untuk program subsidi bunga.

"Artinya, kalau subsidi bunga sekarang diberikan selama 20 tahun, barangkali bisa diperpendek menjadi 10 tahun bagi klasifikasi terbawah atau selama 5 tahun bagi klasifikasi MBR menengah. Bisa juga diberikan selama 20 tahun tetapi secara bertahap diturunkan subsidinya," kata dia.

Adapun dalam rapat tersebut hadir pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Djalil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X