Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Tak Euforia karena Vaksin Covid-19

Kompas.com - 16/09/2020, 19:30 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat Indonesia menahan euforia tentang adanya vaksin Covid-19.

Euforia yang berlebihan, menurut Doni, membuat masyarakat menjadi lengah dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Ada euforia dari masyarakat bahwa kalau vaksin ini sudah ada, berarti mereka aman. Saya katakan, tidak akan pernah aman," ujar Doni dalam diskusi virtual bertajuk 'Arah Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19', Rabu (16/9/2020).

Doni menegaskan, tidak ada satu pun pihak yang mampu mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19, Menlu: Semua Ikhtiar Akan Kita Jalankan

"Kita jangan sampai menganggap adanya vaksin atau obat, Covid-19, berakhir. Belum akan berakhir. Kapan? Tidak tahu. Wallahualam Bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya," kata Doni.

Pemerintah sendiri terus berupaya menemukan vaksin bagi penyakit Covid-19.

Tidak hanya melakukan pengembangan mandiri di dalam negeri, Indonesia juga terus menjalin komunikasi dengan negara-negara pengembang vaksin agar bisa mendapatkannya.

"Sebagaimana yang sudah sering disampaikan, sedang diproses terus dan kita harapkan dalam waktu yang tidak lama, sejumlah vaksin dari beberapa negara terutama dari China bisa tiba di Tanah Air," ujar Doni.

Doni pun menegaskan, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan sebagai solusi terhadap penularan Covid-19.

Baca juga: Menlu: Vaksin Covid-19 dari Luar Negeri Diperkirakan Tersedia 2021

"Solusinya cuma satu, patuh kepada protokol kesehatan. Apa itu? Disiplin, disiplin, disiplin untuk menaati 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan," ujar Doni.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar segera menyusun skema vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Bambang usai mengunjungi kantor PT Bio Farma, di Bandung, Selasa (15/9/2020).

"Pemerintah harus segera menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal virus Covid-19. Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, sementara proses pengadaan vaksinnya masih sangat terbatas," kata dia lewat keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Bambang mengatakan, ada sekitar 260 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin.

Baca juga: Luhut Janji Vaksin Covid-19 di Indonesia Tersedia Desember 2020

Sementara, kesediaan vaksin yang siap pakai dari Sinovac maupun G-42, jumlahnya sangat terbatas.

Untuk itu, ia mengatakan, diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk mengutamakan pihak yang berhak mendapatkan vaksin di periode awal.

"Sesuai saran WHO, peruntukan awal vaksin harus diutamakan kepada tenaga medis dan kesehatan, kita tentu sangat setuju," ujar Bambang.

"Selanjutnya kepada kalangan yang rentan terpapar Covid-19. Siapa saja kalangan yang rentan inilah yang perlu di-break down lebih jauh. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial," tutur DIA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com