Kompas.com - 16/09/2020, 19:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah razia atau pemeriksaan yang dilakukan aparat gabungan dalam rangka Operasi Yustisi meningkat drastis di hari kedua atau Selasa (15/9/2020) dibandingkan pada Senin (14/9/2020).

Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2020).

Diketahui, operasi yang digelar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 itu menyasar masyarakat yang tidak disiplin memakai masker.

“Apabila dibandingkan jumlah giat razia pemeriksaan pada tanggal 14 September 2020 dibandingkan 15 September 2020, terjadi kenaikan sebanyak 26.643 kegiatan atau 49,36 persen,” ucap Awi.

Baca juga: 2 Hari Operasi Yustisi, 9.374 Pelanggar Ditindak dan Denda Mencapai Rp 88,6 Juta

Selain itu, jumlah orang yang terjaring Operasi Yustisi di hari kedua juga mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan hari sebelumnya.

Rinciannya, pada 14 September 2020, terdapat 53.972 kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Sebanyak 47.752 orang, 2.318 tempat, dan 2.511 kegiatan terjaring razia.

Sehari setelahnya, pemeriksaan yang dilakukan sebanyak 80.615 kegiatan. Pada 15 September 2020, terdapat 128.668 orang, 5.063 tempat, dan 12.193 kegiatan yang terjaring razia.

Terhadap para pelanggar protokol kesehatan, sanksi berupa teguran lisan diberikan sebanyak 96.595 kali dan teguran tertulis sebanyak 5.772 kali.

Baca juga: 2 Hari Operasi Yustisi, Pelanggar PSBB Sudah 9.730 Orang

Terdapat 1.421 denda administrasi yang dijatuhkan dengan total denda yang terkumpul sebanyak Rp 79.218.500.

Kemudian, sanksi berupa penutupan tempat usaha diberikan empat kali. Terakhir, 2.096 orang dijatuhi sanksi berbentuk kerja sosial.

Diberitakan, sanksi yang diberlakukan selama Operasi Yustisi mengacu pada peraturan daerah (perda) yang berlaku di tiap wilayah.

"Untuk penerapan Operasi Yustisi ini memang kita menggunakan peraturan daerah,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono dalam diskusi virtual, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Hari Pertama Operasi Yustisi Pendisiplinan Masker, Denda yang Terkumpul Rp 52,3 Juta

Sanksi yang diberikan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Lewat peraturan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta setiap pemimpin daerah menetapkan peraturan serta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Kendati demikian, apabila sanksi yang diterapkan dinilai belum efektif, Polri akan memidanakan pelanggar protokol kesehatan.

"Apabila sudah kita ingatkan beberapa kali tidak mau dan tetap melanggar, penerapan UU mau tidak mau, suka tidak suka, akan kita lakukan, walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium," ucap Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi Jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Manapun Jelang 2024

Untung-Rugi Jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Manapun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDIP Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDIP Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Nasional
Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Nasional
Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Nasional
Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Nasional
'Magnet' Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

"Magnet" Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

Nasional
Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Nasional
Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Nasional
Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.