Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Penanganan Covid-19 Sebut Pengetatan Kembali PSBB Bisa Berlaku di Provinsi Lain

Kompas.com - 16/09/2020, 09:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa berlaku di provinsi selain DKI Jakarta.

Pengetatan kembali PSBB bisa diberlakukan apabila lonjakan kasus harian serta angka kematian terus meningkat dan tingkat kesembuhan menurun.

Baca juga: Sikap Jokowi soal Pengetatan Kembali PSBB DKI Jakarta...

"Apabila kasusnya meningkat dan mulai tidak terkendali dan berjalan cukup lama maka perlu ada pengetatan pada aktivitas-aktivitas tertentu yang berkontribusi pada peningkatan kasus tersebut," kata Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/9/2020).

"Di mana kami ikut terlibat di dalam proses konsultasi tersebut sehingga dihasilkan pengetatan lebih yang dilakukan di Pemerintah DKI, dan ini tidak tertutup juga untuk seluruh daerah di Indonesia apabila kondisinya seperti tadi," lanjut dia.

Wiku mengatakan, provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten yang terus berstatus zona merah lebih waspada dan bekerja ekstrakeras untuk menurunkan penambahan kasus harian serta angka kematian.

Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah tersebut lebih mendisiplinkan masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan saat berkegiatan di ruang publik.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik 10,4 Persen dalam Sepekan, Pandemi Belum Usai...

"Sudah kami sampaikan beberapa daerah yang sudah sananya merah selama beberapa minggu ini adalah alarm. Maka, harus dilakukan reaksi untuk pengendalian yang lebih ketat agar kondisinya menjadi lebih baik," papar Wiku.

"Kita perlu sadari bahwa pandemi ini belum berakhir, masih ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita tidak boleh lengah, masyarakat harus terus bekerja sama disiplin menjalankan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan yang tidak terkendali," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com