Kompas.com - 14/09/2020, 21:43 WIB
Politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. istimewaPolitisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025.

Dasco juga mengatakan, saat ini Saras tengah mengikuti orientasi partai hingga beberapa hari ke depan.

"Saat ini Saudari Saraswati dalam orientasi di partai untuk beberapa hari ke depan, karena yang bersangkutan ditunjuk menjadi salah satu wakil ketua umum Partai Gerindra periode 2020-2025," kata Dasco kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Sara Djojohadikusumo Pertimbangkan Laporkan Pelecehan Seksual terhadap Dirinya

Dasco membantah kabar yang beredar bahwa Saras terjangkit Covid-19. Ia mengatakan, Saras dalam kondisi sehat.

"Perlu kami sampaikan bahwa berita itu tidak benar," ujar dia. 

Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra menetapkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina.

Susunan kepengurusan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

Dasco mengatakan, sesuai amanat kongres partai yang digelar pada Agustus lalu, Prabowo merupakan formatur tunggal dalam penyusunan kepengurusan baru.

Baca juga: Prabowo Daftarkan Kepengurusan Baru Partai Gerindra ke Kemenkumham

Hingga saat ini, baru Ahmad Muzani yang memiliki jabatan definitif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Muzani ditunjuk kembali sebagai Sekjen oleh Prabowo seusai kongres.

"Karena itu, segala sesuatu atau orang yang menamakan pengurus DPP adalah tidak benar, karena kepengurusan DPP dinyatakan demisioner, kecuali juru bicara partai yang masih bisa mengatasnamakan Partai Gerindra," kata Dasco.

Ia mengatakan, susunan kepengurusan Partai Gerindra yang baru akan disampaikan setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menkumham.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X