Kompas.com - 14/09/2020, 11:55 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan seorang guru asal Padang, Rika Susi Waty, melalui panggilan video dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (11/9/2020). YouTube Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo berbincang dengan seorang guru asal Padang, Rika Susi Waty, melalui panggilan video dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (11/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, masih memiliki kapasitas yang cukup.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas "Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

"Kita lihat di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini masih kosong untuk bisa menampung 2.581, ini masih mempunyai ruang ini untuk yang gejala ringan. Ini 858 di Tower 6 dan 1.723 di Tower 7," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Jubir Satgas Covid-19 Riau: Jangan Gara-gara Pilkada Rumah Sakit Penuh

"Kemudian untuk flat isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran juga masih tersedia kapasitas 4.863, ini di Tower 4 dan Tower 5," papar dia.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperbanyak fasilitas isolasi di daerah-daerah lainnya.

"Ada juga balai pelatihan kesehatan di Ciloto, ada 653 orang yang bisa ditampung di situ dan beberapa di balbekes di Batam, di Semarang, di Makassar juga terus disiapkan," lanjut Kepala Negara.

Dengan banyaknya ruang isolasi ini, masalah kelebihan kapasitas pasien di rumah sakit rujukan Covid-19 bisa tertangani.

Sebab, pasien dengan gejala ringan dan sedang bisa dialihkan ke fasilitas isolasi.

Presiden Jokowi meminta agar data-data soal ketersediaan ruang isolasi ini harus selalu diteruskan ke masyarakat.

Baca juga: Doni Monardo: 67 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di DKI dalam Proses Relaksasi

"Saya kira ini yang perlu terus disampaikan," kata dia.

Diketahui, Provinsi DKI Jakarta mulai Senin ini memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, salah satu alasan pengetatan ini adalah kapasitas rumah sakit yang mulai penuh, sedangkan laju penularan Covid-19 terus bertambah.

Pengetatan PSBB akan dilakukan setidaknya sampai dua minggu ke depan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan Secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan Secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X