Jokowi: RS Darurat Wisma Atlet Masih Kosong...

Kompas.com - 14/09/2020, 11:55 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan seorang guru asal Padang, Rika Susi Waty, melalui panggilan video dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (11/9/2020). YouTube Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo berbincang dengan seorang guru asal Padang, Rika Susi Waty, melalui panggilan video dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (11/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, masih memiliki kapasitas yang cukup.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas "Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

"Kita lihat di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini masih kosong untuk bisa menampung 2.581, ini masih mempunyai ruang ini untuk yang gejala ringan. Ini 858 di Tower 6 dan 1.723 di Tower 7," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Jubir Satgas Covid-19 Riau: Jangan Gara-gara Pilkada Rumah Sakit Penuh

"Kemudian untuk flat isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran juga masih tersedia kapasitas 4.863, ini di Tower 4 dan Tower 5," papar dia.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperbanyak fasilitas isolasi di daerah-daerah lainnya.

"Ada juga balai pelatihan kesehatan di Ciloto, ada 653 orang yang bisa ditampung di situ dan beberapa di balbekes di Batam, di Semarang, di Makassar juga terus disiapkan," lanjut Kepala Negara.

Dengan banyaknya ruang isolasi ini, masalah kelebihan kapasitas pasien di rumah sakit rujukan Covid-19 bisa tertangani.

Sebab, pasien dengan gejala ringan dan sedang bisa dialihkan ke fasilitas isolasi.

Presiden Jokowi meminta agar data-data soal ketersediaan ruang isolasi ini harus selalu diteruskan ke masyarakat.

Baca juga: Doni Monardo: 67 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di DKI dalam Proses Relaksasi

"Saya kira ini yang perlu terus disampaikan," kata dia.

Diketahui, Provinsi DKI Jakarta mulai Senin ini memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, salah satu alasan pengetatan ini adalah kapasitas rumah sakit yang mulai penuh, sedangkan laju penularan Covid-19 terus bertambah.

Pengetatan PSBB akan dilakukan setidaknya sampai dua minggu ke depan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X