Pilkada 2020, Kaukus Perempuan Parlemen Minta KPU Susun Aturan soal Pelecehan Seksual

Kompas.com - 14/09/2020, 09:46 WIB
Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi VIII Diah Pitaloka dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kaukus Perempuan Parlemen meminta KPU dan Bawaslu menyusun aturan yang melarang tindakan pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal, dalam Pilkada 2020.

Permintaan ini menyusul adanya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu bakal calon kepala daerah perempuan.

"Meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menetapkan aturan yang melarang penggunaan narasi, ujaran, ataupun, tindakan verbal maupun nonverbal yang bersifat melecehkan secara seksual atau mencederai harkat dan martabat kemanusiaan terhadap kandidat khususnya perempuan," kata Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Diah Pitaloka, dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Sara Djojohadikusumo Pertimbangkan Laporkan Pelecehan Seksual terhadap Dirinya

Diah menegaskan, gelaran pemilu semestinya berlangsung adil, sehat, dan nondiskriminatif bagi seluruh pasangan calon.

Menurut Diah, kasus pelecehan seksual terhadap salah satu bakal calon kepala daerah perempuan yang terjadi beberapa waktu lalu jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1984.

"Semua pihak hendaknya dapat menerima dan menghargai bahwa hak politik perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi," tuturnya.

Diah pun mengajak masyarakat mengawal proses pelaksanaan Pilkada 2020, agar benar-benar terlaksana dengan demokratis, jujur, dan adil.

Ia mengatakan seluruh bakal pasangan calon merupakan manusia yang setara, terlepas dari perbedaan latar belakang dan jenis kelamin.

"Meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses demokratisasi, khususnya Pilkada 2020 agar benar-benar menjadi momentum untuk memilih calon kepala daerah yang berkualitas secara demokratis, jujur, dan berkeadilan," tegas Diah.

Baca juga: Sara Djojohadikusumo: Pelecehan Seksual yang Saya Alami Hanya Miniatur dari Korban

Kasus dugaan pelecehan seksual yang sempat ramai, yaitu kasus yang dialami bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X