Abainya Masyarakat dan Pertumbuhan Covid-19 yang Kian Tak Terkendali

Koordinasi

Senada, Wiku mengatakan, penularan Covid-19 yang tinggi di tengah masyarakat tidak terlepas dari langkah pemerintah merelaksasi kebijakan PSBB untuk menggenjot aktivitas ekonomi.

Persoalannya, relaksasi itu tidak diikuti dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah.

Baca juga: Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia, Bali Terbanyak dengan 8 Kabupaten/Kota

Sebagai contoh, ketika PSBB diterapkan di DKI Jakarta pada 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali.

Namun, ketika PSBB transisi diterapkan dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cenderung meningkat sampai menembus angka lebih dari 1.000 kasus per hari.

Oleh karena itu, ia meminta, agar pemerintah daerah terus meningkatkan pengetesan, pelacakan dan pengobatan terhadap warga yang terpapar Covid-19.

Di samping itu, masyarakat, terutama yang tinggal di zona merah dan oranye, diminta dapat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Kami minta seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk menyamakan persepsi agar penularan Covid-19 itu kita cegah bersama," kata Wiku.

Baca juga: Satgas Sarankan Pemprov DKI Redistribusi Pasien Covid-19 ke Wisma Atlet

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk menentukan sektor apa saja yang harus dibuka dan sektor mana saja yang perlu dibatasi.

Dengan demikian, tidak terjadi langakh buka tutup aktivitas ekonomi yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian.

"Kita harus hindari siklus buka-tutup yang memberikan dampak buruk bagi kita semua," ucapnya.