Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Ingatkan Pemda Harus Siapkan Rumah Sakit Darurat Covid-19

Kompas.com - 09/09/2020, 17:49 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengingatkan pemerintah daerah harus menyiapkan rumah sakit darurat untuk menampung pasien Covid-19.

Menurut Dewi, ini perlu dilakukan untuk menampung pasien Covid-19 yang tidak memungkinkan bagi pasien Covid-19 melakukan isolasi mandiri.

"Ini kenapa akhirnya pemerintah daerah juga harus siap dengan rumah sakit darurat ketika memang ada masyarakat yang tidak memungkinkan kondisi rumahnya untuk isolasi mandiri," kata Dewi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Satgas Ingatkan Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri di Rumah agar Punya Ruangan Khusus

Menurut Dewi, diperlukan ruangan yang cukup untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Sebab, pasien Covid-19 tidak boleh sampai berbaur dengan anggota keluarga lainnya di rumah untuk mengurangi potensi penularan.

"Karena kebanyakan hasil contact tracing adalah satu orang positif keluarganya pasti positif karena tidak ada sekat biasanya," ujarnya.

"Jadi memang kalau bisa satu, rumahnya ini harus ada ruangan khusus yang benar-benar bisa mengisolasi diri kita sendiri," kata dia.

Baca juga: Satgas Covid-19 Siapkan 2 Tower Tambahan di Wisma Atlet sebagai Flat Isolasi Mandiri

Selain itu, Dewi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan toilet yang digunakan berbarengan dengan pasien Covid-19.

Hal itu, dilakukan agar tidak ada celah penularan Covid-19 di dalam rumah terutama pada kelompok rentan.

"Itu benar-benar harus dipastikan kebersihannya jangan ada yang lalai apalagi kalau misalnya kelompok rentan, ini bahaya banget," ucap dia.

Baca juga: Ini Tips agar Penumpang Commuter Line Aman dari Penularan Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com