Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Kasus Covid-19 Tembus 200.000, Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Vaksin

Kompas.com - 09/09/2020, 06:16 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah lebih dari enam bulan, jumlah pasien yang terinfeksi virus corona atau Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Berdasarkan data milik pemerintah yang masuk hingga Selasa (8/9/2020) pukul 12.00 WIB tercatat ada 3.046 orang yang dinyatakan positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 200.035 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi itu disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikutip Kompas.com Selasa sore.

Baca juga: UPDATE 8 September: 142.958 Pasien Sembuh dari Covid-19

Kasus baru pasien konfirmasi positif Covid-19 tersebar di 32 provinsi. Tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi.

Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta (1.014 kasus baru), Jawa Timur (401 kasus baru), Jawa Barat (336 kasus baru), Jawa Tengah (237 kasus baru) dan Bali (164 kasus baru).

Sementara, penularan Covid-19 secara keseluruhan terjadi di 489 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

Dua provinsi yang tidak terdapat kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir, yakni Jambi dan Kalimantan Tengah.

Adapun 3.046 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 32.643 spesimen dalam sehari.

Pada periode yang sama, ada 16.600 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 2.484.807 spesimen dari 1.434.294 orang yang diambil sampelnya.

Baca juga: UPDATE: Kembali Tambah di Atas 3.000, Kasus Covid-19 Lewati 200.000

Artinya, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Pemeriksaan pun dilakukan menggunakan dua metode, polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Selain kasus positif, pemerintah juga mengungkap bahwa saat ini ada 90.952 orang berstatus suspek Covid-19.

Sembuh dan meninggal

Meski kasus Covid-19 terus bertambah, pemerintah tetap berupaya menumbuhkan harapan dengan mengumumkan banyaknya pasien yang sembuh setelah terinfeksi Covid-19.

Dalam sehari, ada penambahan 2.306 pasien Covid-19 yang sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode PCR, dengan hasil dua kali negatif Covid-19.

Baca juga: UPDATE 8 September: 8.230 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 142.958 orang.

Kendati demikian, pada periode 7-8 September 2020, diketahui ada 100 pasien Covid-19 yang tutup usia.

Jumlah itu menyebabkan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 8.230 orang.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, kasus positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia naik 18,6 persen dalam sepekan terakhir.

Baca juga: Satgas: Sepekan Terakhir Kasus Covid-19 Naik 18,6 Persen, Tertinggi di Bali

Wiku menyebut, pada pekan terakhir Agustus 2020, kasus positif Covid-19 di Tanah Air sebanyak 18.625. Namun, sejumlah daerah melaporkan penambahan kasus Covid-19, sehingga kini totalnya menjadi 22.097.

Menurut Wiku, Bali menjadi provinsi yang mengalami kenaikan jumlah kasus positif paling signifikan.

"Kenaikan kasus ini tertinggi pertama di Bali, naik lebih dari 100 persen dari 565 menjadi 1.134," ucap Wiku dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Setelah Bali, ada Sulawesi Selatan yang naik 84,4 persen dari 461 menjadi 850. Lalu Riau naik 68,5 persen dari 502 menjadi 846.

Kemudian, DKI Jakarta naik 31 persen dari 5.568 menjadi 7.294. Terakhir, Jawa Tengah naik 19,6 persen dari 1.309 menjadi 1.566.

Selain kasus positif, Satgas juga mencatat kenaikan pada kasus kematian akibat Covid-19.

“Terjadi penambahan kasus kematian Covid-19 secara nasional sebesar 3 persen dibanding dengan minggu lalu, yaitu dari 663 menjadi 683," kata Wiku.

Lima provinsi yang mengalami kenaikan kasus kematian tertinggi yakni Jawa Timur (7,14 persen), Jawa Tengah (7,06 persen), Bengkulu (6,65 persen), Sumatera Selatan (5,59 persen) dan Nusa Tenggara Barat (5,9 persen).

Baca juga: Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 3 Persen dalam Sepekan Terakhir

Wiku meminta kerja sama seluruh pihak agar bisa menekan penularan dan menurunkan angka kematian Covid-19.

"Ini adalah target kita bersama agar persentase kematian yang tertinggi secara nasional ini bisa diturunkan lebih banyak lagi sehingga sama dengan angka nasional atau lebih baik lagi," ujarnya.

Sedangkan kasus sembuh mengalami penurunan sebanyak 13,64 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

"Secara nasional penambahan kasus sembuh mengalami penurunan 13,64 persen dibanding minggu lalu dari 16.691 menjadi 14.414," kata Wiku.

Lima provinsi dengan kasus sembuh tertinggi yaitu DKI Jakarta sebanyak 33.519 kasus, Jawa Timur sebanyak 28.033 kasus, Jawa Tengah sebanyak 10.018 kasus.

Selanjutnya, Sulawesi Selatan sebanyak 9.663 kasus dan Kalimantan Selatan sebanyak 6.802 kasus.

Tim percepatan pengembangan vaksin

Sementara itu, Presiden Joko Widodo membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19.

Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19.

"Tim pengembangan vaksin Covid-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden," demikian bunyi pasal 2 Keppres tersebut, seperti dikutip dari situs resmi Setneg.go.id, Senin (7/9/2020).

Dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa Tim Nasional ini memiliki sejumlah tujuan.

Pertama, melakukan percepatan pengembangan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Kedua, tim dibentuk untuk mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Ketiga, adalah meningkatkan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/atau pemanfaatan vaksin Covid-19 antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat, melakukan penyiapan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan nasional dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Tim ini terdiri dari tiga struktur, yakni tim pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana harian.

Tim pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Adapun tim penanggung jawab tim diketuai oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Wakil Ketua I adalah Menteri Kesehatan dan Wakil Ketua II adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Tim penanggung jawab ini beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Baca juga: Jokowi Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19

Adapun susunan Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin, terdiri dari Kemenristek, Kementerian BUMN, Kemenlu, Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPOM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, perguruan tinggi, dan badan usaha.

"Tim Pengembangan Vaksin Covid-19 melaksanakan tugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021," bunyi pasal 15 poin 1 keppres tersebut.

Apabila berakrhir tugas, kegiatan pengembangan vaksin diserahkan kepada Kemenristek/BRIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com