Komisi VIII Singgung Kemenag Belum Beri Bantuan Kuota Internet ke Madrasah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyinggung, Kementerian Agama (Kemenag) yang belum memberikan bantuan kuota internet untuk peserta didik di madrasah.

Marwan membandingkan, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memberikan bantuan kuota internet untuk peserta didik di lembaga pendidikan di bawah koordinasi Kemendikbud.

"Anak-anak di Kemendikbud mendapat bantuan kuota internet, nah kami (peserta didik Madrasah) ini anak negara juga murid juga saya enggak melihat ada di sini (anggaran Kemenag)," kata Marwan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Subsidi Kuota, Kemendikbud Minta Sekolah Segera Setor Nomor Ponsel Siswa

Marwan meminta, dalam rapat kerja berikutnya Kemenag dapat memasukkan bantuan kuota internet di dalam anggaran tahun 2020.

"Dalam pertemuan yang akan datang masukan itu (anggaran bantuan kuota internet)," ujar Marwan.

Senanda dengan Marwan, Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-P Selly Andriany Gantina mengatakan, Kemenag dapat mencontoh apa yang dilakukan Kemendikbud dalam memberikan bantuan kuota internet bagi peserta didik.

Selly juga meminta, Kemenag melakukan koordinasi dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), karena program-program pembelajaran selama pandemi Covid-19 merupakan hasil koordinasi Kemenko PMK bersama Kemendikbud dan Kemenkominfo.

Baca juga: Komisi X Dorong Kemendibud Bentuk Satgas Awasi Subsidi Kuota

"Ini bisa dijadikan contoh oleh Kemang untuk juga bisa melakukan hal yang sama agar anak-anak didik kita yang ada di bawah lembaga pendidikan Kemenag mendapatkan hak yang sama seperti halnya mereka yang mendapat dari sekolah sekolah reguler," kata Selly.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, pihaknya akan mengajukan tambahan untuk bantuan kuota internet dan siswa di madrasah hingga perguruan tinggi keagamaan.

"Kita akan monitor pengajuan Rp 3,83 triliun ini, karena memang sangat dibutuhkan untuk kuota internet siswa dan guru di madrasah dan perguruan tinggi agama, ini make sense untuk kita desak," kata Fachrul.