Kompas.com - 08/09/2020, 17:23 WIB
Ketua DPW PKB dan juga Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua DPW PKB dan juga Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi anggaran Rp 7,2 triliun terkait subsidi kuota internet yang akan diberikan untuk membantu pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Saya merasa menjadi penting dibentuk Satgas, ini tentu bisa diinisiasi Kemendikbud untuk bekerjasama dengan KPK, BPK, dan Kepolisian,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/9/2020).

“Kami mendorong transparansi untuk tepat sasaran dan tepat jumlah, itu menjadi penting melibatkan lembaga-lembaga yang concern di bidang penegakan hukum,” lanjut dia.

Baca juga: Mahasiswa UGM, Ini Cara Update Data Simaster Bantuan Kuota 50 GB

Menurut Huda, program yang sifatnya massal atau langsung menyentuh kepada publik perlu keterbukaan data agar tepat sasaran.

Pembentukan Satgas dinilai perlu melihat kondisi pendataan yang saat ini belum sempurna seperti data penerima subsidi kuota internet tersebut.

Selain itu, Huda berharap kerja keras dari seluruh satuan pendidikan, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi untuk bahu-membahu bekerjasama dengan komite sekolah dan stakeholder pendidikan lain.

Baca juga: Pemkot Bekasi Diminta Alokasikan Dana buat Kuota Internet Siswa dan Guru

“Saya menyakini ketika benteng sekolah, komite sekolah, dengan perintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan bisa berkoordinasi dengan baik, kebocoran, ketidaktepat sasaran, ketidaktepatan jumlah itu bisa di hindari,” kata Huda.

“Dibikin semacam preventif bagi terlaksananya dengan baik subsidi kuota ini,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Huda menilai Kemendikbud harus bekerja keras untuk konsolidasi pengawasan subsidi kuota ini jika tidak membentuk Satgas.

"Kalau dirasa misalnya Kemendikbud belum perlu melibatkan kelembagaan negara yang lain, artinya Kemendikbud harus bekerja keras melakukan kendali konsolidasi ini sampai ketingkat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," tutur Politikus PKB ini.

Baca juga: Pelajar di Jawa Barat Dapat Gratis Kuota Internet 10 GB selama 30 Hari

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengalokasikan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan ke depan, terhitung dari September hingga Desember 2020.

Rencananya, siswa akan mendapat 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, upaya ini dilakukan atas masukan masyarakat yang mayoritas terkendala pulsa kuota internet dalam mengakses PJJ.

“Pulsa ini adalah (masalah) nomor satu,” papar Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Nasional
Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Nasional
Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X