Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Pemerintah Buat Desain Komprehensif Perencanaan Tes Covid-19

Kompas.com - 08/09/2020, 18:16 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera membuat desain perencanaan tes usap (swab test) Covid-19 yang komprehensif.

Hal ini menyusul ditemukannya data yang menunjukkan sebaran test Covid-19 di Indonesia masih belum merata.

"Mendorong pemerintah membuat desain perencanaan tes Covid-19 yang komprehensif, khususnya menyangkut jumlah laboratorium yang ada di sebuah provinsi dan reagen yang didistribusi di sebuah provinsi guna mendeteksi jumlah kasus positif di Indonesia dengan sebaik-baiknya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2020).

Ia berharap pemerintah, dalam hal ini Satgas Penanganan Covid-19, meningkatkan kinerja dan memetakan daerah yang minim alat pemeriksaan Covid-19.

Baca juga: Paslon Wajib Swab Test Sebelum Daftar Pilkada, Ini Aturannya...

Dengan demikian, pemerintah bisa menyediakan alat atau menambah jumlah laboratorium penguji.

Menurut Bambang, pemerintah perlu meningkatkan kerja seama dengan laboratorium swasta atau universitas.

"Meningkatkan kerja sama dengan laboratorium swasta maupun universitas dalam rangka memperbanyak jumlah laboratorium yang dirujuk guna mempercepat proses pengujian spesimen Covid-19," ujarnya.

Bertalian dengan itu, Bambang meminta pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat pengujian spesimen Covid-19 di seluruh provinsi.

Baca juga: 6 Bakal Calon Kepala Daerah di Papua Positif Covid-19, Tim Sukses Diminta Tes Swab

Ia menegaskan, penularan Covid-19 dapat dikendalikan jika pemerintah mampu menyelenggarakan tes masif yang merata.

"Kementerian Kesehatan dapat terus menjamin ketersediaan alat pengujian spesimen Covid-19 di seluruh daerah sesuai dengan jumlah standar WHO yakni 1:1000 orang di setiap pekan, sehingga dengan masifnya pengetesan dan penanganan yang efektif terhadap pasien, dapat meminimalisir pertumbuhan dan penyebaran kasus baru," kata Bambang.

Hingga Selasa (8/9/2020), pemerintah mengonfirmasi penambahan 3.406 kasus Covid-19. Maka, total pasien Covid-19 saat ini 200.035 orang.

Kasus kematian bertambah 100, sehingga pasien Covid-19 meninggal dunia berjumlah 8.230 orang.

Sementara itu, kasus sembuh bertambah 2.306, sehingga pasien Covid-19 sembuh saat ini 142.958 orang.

Baca juga: Pengalaman Pertama Tes Swab, Wulan Guritno: Kayak Dikitik-kitik

Jumlah spesimen Covid-19 yang diperiksa hingga hari ini yaitu 2.484.807 spesimen. Kasus Covid-19 telah menyebar di 489 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya telah meminta Kementerian Kesehatan mendesain perencanaan tes usap (swab) untuk mendeteksi penularan virus Covid-19 agar merata di semua provinsi.

Ia melihat, saat ini tes usap yang dilakukan belum merata di semua provinsi. Akibatnya, jumlah tes usap antara provinsi yang satu dan yang lain masih timpang.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna tentang pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Jangan sampai yang saya lihat, ada provinsi yang sudah melakukan tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testing-nya masih rendah sekali," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com