Saat Fachrul Razi Disebut Lebih Cocok Jadi Menhan ketimbang Menteri Agama

Kompas.com - 08/09/2020, 18:11 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIMenteri Agama Fachrul Razi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Ali Taher menilai Menteri Agama Fachrul Razi lebih cocok menjadi Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam. Hal ini disampaikan Ali menyusul pernyataan Fachrul yang sering blunder terkait radikalisme dan menuai kontroversi.

"Tanpa ingin mengecilkan Kementerian Agama, tetapi kita bicara soal check and balances. Maka saya hanya ingin bicara, Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan, keamanan, menjadi Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama," kata Ali dalam rapat Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Cegah Paham Radikal, Menag Sarankan Kementerian Terapkan Jam Komandan

Ali mengatakan, pernyataan Fachrul terkait radikalisme tersebut tidak menggambarkan kepemimpinan Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi agama dan pendidikan.

"Ini kedua kali bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal paham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi pendidikan di Kemenag, republik kita yang tercinta ini," ujarnya.

Adapun sebelumnya, pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi terkait radikalisme kembali menjadi sorotan publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dilansir dari Kompas TV, dalam acara launching Aplikasi ASN No Radikal dan Webinar Strategi Menangkal Radikalisme, pada Kamis (2/9/2020), Fachrul berbicara mengenai antisipasi kemungkinan-kemungkinan bibit radikalisme yang masuk ke lingkungan aparatur sipil negara.

Baca juga: Kemenag Inisiasi Program Penceramah Bersertifikat untuk Semua Agama

Salah satu kemungkinan yang harus diantisipasi adanya orang luar yang menjadi pengurus rumah ibadah di lingkungan pemerintahan. Pola orang yang menyebarkan bibit radikalisme itu awalnya bernampilan baik.

"Cara masuk mereka gampang, kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz, mulai masuk, jadi imam, lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi pengurus mesjid, kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide seperti yang kita takutkan," kata Fachrul.

Oleh karena itu, Menteri Fachrul telah bersepakat dengan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo agar semua rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintahan memiliki pengurus dari kalangan pegawai pemerintahan saja.

"Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus di sana," ucap Purnawirawan Jenderal TNI itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X