Bakal Calon Kepala Daerah Pemicu Kerumunan Perlu Disanksi Tegas

Kompas.com - 08/09/2020, 12:36 WIB
Sejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). Pasangan petahana tersebut diusung oleh sembilan partai pendukung yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/wsj. ANATRA FOTO/SEVIANTO PAKIDINGSejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). Pasangan petahana tersebut diusung oleh sembilan partai pendukung yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/wsj.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kasus Covid-19 ditemukan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak 2020. Tak hanya penyelenggara pemilu yang diketahui positif Covid-19, para bakal calon kepala daerah juga didapati hal yang sama.

Namun, meski pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat, perhelatan Pilkada 2020 justru diwarnai dengan aksi pelanggaran terhadap protokol kesehatan oleh bakal calon dan para pendukung mereka.

Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mencatat, setidaknya terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September 2020.

Baca juga: Soal Kerumunan Saat Pendaftaran Pilkada, Jokowi: Tak Bisa Dibiarkan!

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai dari kandidat yang membawa pendukung dan mengerahkan massa saat pendaftaran, hingga tidak diterapkannya protokol jaga jarak antar pendukung.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada para bakal calon kepala daerah untuk tidak menciptakan kerumunan serta mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku.

Imbauan tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu di tingkat daerah dan telah disosialisasikan kepada para kandidat sebelum masa pendaftaran. Namun dalam kenyataannya, masih banyak kandidat yang justru melanggar protokol kesehatan.

"Tentu sekali lagi ini menjadi review, evaluasi bagi penyelenggara karena masih akan ada potensi pengerahan massa pada tahapan-tahapan berikutnya," kata Abhan saat konferensi pers virtual, Senin (7/9/2020).

Baca juga: KPU Diminta Tegas Tegakkan Protokol Kesehatan atau Tunda Pilkada

Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang tidak mengatur tentang adanya sanksi pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Namun, Bawaslu memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Sementara itu, terkait sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan, menurut Abhan, hal itu menjadi wewenang kepolisian dan kejaksaan.

Aparat berwenang, imbuh dia, dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam sejumlah peraturan. Misalnya, Undang-undang Nomor 6 Tahuh 2018 tentang Karantina Wilayah, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, peraturan daerah, hingga Peraturan Menteri Kesehatan.

Baca juga: Saat Presiden Minta Waspadai Klaster Keluarga, Pilkada, hingga Perkantoran...

Bupati Faida saat diarak menuju kantor KPU Jember untuk mendaftarkan diri dari jalur independen Minggu (6/9/2020)BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM Bupati Faida saat diarak menuju kantor KPU Jember untuk mendaftarkan diri dari jalur independen Minggu (6/9/2020)

Sanksi tegas

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X