Kompas.com - 08/09/2020, 12:36 WIB
Sejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). Pasangan petahana tersebut diusung oleh sembilan partai pendukung yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/wsj. ANATRA FOTO/SEVIANTO PAKIDINGSejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya untuk menjadi kontestan di Pilkada di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). Pasangan petahana tersebut diusung oleh sembilan partai pendukung yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/wsj.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kasus Covid-19 ditemukan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Tak hanya penyelenggara pemilu yang diketahui positif Covid-19, para bakal calon kepala daerah juga didapati hal yang sama.

Namun, meski pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat, perhelatan Pilkada 2020 justru diwarnai dengan aksi pelanggaran terhadap protokol kesehatan oleh bakal calon dan para pendukung mereka.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, setidaknya terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September 2020.

Baca juga: Soal Kerumunan Saat Pendaftaran Pilkada, Jokowi: Tak Bisa Dibiarkan!

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai dari kandidat yang membawa pendukung dan mengerahkan massa saat pendaftaran, hingga tidak diterapkannya protokol jaga jarak antar pendukung.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada para bakal calon kepala daerah untuk tidak menciptakan kerumunan serta mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Imbauan tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu di tingkat daerah dan telah disosialisasikan kepada para kandidat sebelum masa pendaftaran. Namun dalam kenyataannya, masih banyak kandidat yang justru melanggar protokol kesehatan.

"Tentu sekali lagi ini menjadi review, evaluasi bagi penyelenggara karena masih akan ada potensi pengerahan massa pada tahapan-tahapan berikutnya," kata Abhan saat konferensi pers virtual, Senin (7/9/2020).

Baca juga: KPU Diminta Tegas Tegakkan Protokol Kesehatan atau Tunda Pilkada

Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang tidak mengatur tentang adanya sanksi pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Namun, Bawaslu memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Sementara itu, terkait sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan, menurut Abhan, hal itu menjadi wewenang kepolisian dan kejaksaan.

Aparat berwenang, imbuh dia, dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam sejumlah peraturan. Misalnya, Undang-undang Nomor 6 Tahuh 2018 tentang Karantina Wilayah, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, peraturan daerah, hingga Peraturan Menteri Kesehatan.

Baca juga: Saat Presiden Minta Waspadai Klaster Keluarga, Pilkada, hingga Perkantoran...

Bupati Faida saat diarak menuju kantor KPU Jember untuk mendaftarkan diri dari jalur independen Minggu (6/9/2020)BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM Bupati Faida saat diarak menuju kantor KPU Jember untuk mendaftarkan diri dari jalur independen Minggu (6/9/2020)

Sanksi tegas

Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta, agar KPU dan KPUD dapat menegakkan aturan yang telah mereka buat terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.