Jokowi Minta BPK Satu Frekuensi Saat Audit Anggaran Penanganan Covid-19, Apa Maksudnya?

Kompas.com - 08/09/2020, 11:36 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana hadir dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8/2020). ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana hadir dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendukung penuh langkah Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) untuk mengaudit anggaran penanganan Covid-19.

Kendati demikian, Presiden Jokowi juga berharap para auditor BPK mempunyai frekuensi yang sama dengan pemerintah dalam memandang persoalan pandemi ini.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama, untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Rp 211,16 Triliun

Frekuensi sama yang dimaksud Kepala Negara, yakni penanganan pandemi yang harus dilakukan dengan langkah cepat dan tak biasa.

"Saya tegaskan kembali berulang-ulang untuk menyamakaan frekuensi bahwa kita memang dalam kondisi krisis. Pemerintah harus mengganti channel kerja dari channel yang biasa-biasa menjadi channel yang luar biasa," ucap Presiden Jokowi.

Ia mencontohkan, dalam menangani krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi, pemerintah dengan cepat menggelontorkan berbagai bantuan sosial untuk masyarakat.

Berbagai stimulus juga digelontorkan untuk mendongkrak perekonomian.

Baca juga: Sri Mulyani Lapor ke DPR, Subsidi Gaji dan Bansos UMKM Berlanjut Tahun Depan

Termasuk dalam menangani krisis kesehatan. Pemerintah harus bergerak sangat cepat dalam mengevakuasi WNI dari wilayah pandemi, mempersiapkan rumah sakit darurat, alat-alat kesehatan serta obat-obatan dalam waktu yang sangat singkat.

Pemerintah juga harus menggerakkan seluruh aparat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menaati dan mengikuti protokol kesehatan.

Presiden Jokowi pun menyatakan mendukung pemeriksaaan BPK ini dilakukan segera.
Ia berharap, pemeriksaan ini bisa mendukung kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis.

"Kami menyambut baik upaya BPK ini dan bersama-sama menyamakan frekuensi dalam rangka sama-sama temukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian, bahkan melakukan lompatan kemajuan," kata Presiden Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Nasional
Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X