Di Hadapan Ketua BPK, Jokowi Minta Pemerintah Tak Dipersulit

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah diberikan ruang fleksibilitas dalam menjalankan roda pemerintahan di masa krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara "Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi" di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Acara tersebut dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna.

"Kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini. Pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur," kata Jokowi lewat kanal YouTuber Sekretariat Presiden.

Baca juga: Saat Jokowi Hampir Lupa Sapa Maruf Amin...

Jokowi mengatakan, saat menangani pandemi Covid-19 pemerintah dituntut untuk bekerja ekstra cepat sehingga tak boleh terjebak pada kerumitan prosedur yang ada.

Menurut Jokowi, di masa krisis kesehatan yang menyebabkan krisis ekonomi ini, yang utama bukanlah menjalankan prosedur, tetapi menyelamatkan masyarakat dari penularan Covid-19 dan kemiskinan.

Kendati demikian, Jokowi mengingatkan jajarannya agar menjalankan seluruh program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara transparan dan akuntabel, tanpa menghilangkan kecepatan.

Baca juga: Jokowi Minta Sektor Kesehatan Diutamakan Dibanding Pemulihan Ekonomi

Ia pun meminta para auditor BPK memiliki frekuensi yang sama dengan pemerintah dalam merespons situasi krisis ini.

"Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama, untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara," kata Jokowi.