Komnas HAM Minta Dukungan Publik agar Kasus Munir Masuk Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 07/09/2020, 15:53 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, perlu dukungan masyarakat agar bisa menggiring kasus pembunuhan pejuang HAM Munir Said Thalib masuk kategori pelanggaran HAM berat.

"Butuh dukungan masyarakat luas agar kasus ini bisa menjadi pelanggaran HAM berat dan diselesaikan melalui mekanisme pengadilan HAM," ujar Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam dalam webinar "Munir: 16 Tahun Keadilan Lockdown", Senin (7/9/2020).

Menurut Anam, yang tidak kalah penting adalah meletakkan skema kadaluarsa dalam kasus Munir.

Baca juga: Cerita Komisioner Komnas HAM Mengenang Cara Munir Selesaikan Persoalan Kaum Tertindas...

Ia menjelaskan, jika kasus Munir diletakan dalam kasus pidana biasa, maka skema kadaluarsa akan berjalan.

Terlebih, kasus pembunuhan Munir tidak masuk dalam kasus yang misterius.

Dalam kacamatanya, kontruksi kasus Munir terang benderang, dari mulai peristiwa pembunuhannya hingga lika-liku di balik peristiwa peracunannya.

"Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa kasus ini misterius, itu penegakannya yang misterius, tapi peristiwanya pembunuhannya sampai lika-liku di balik peristiwa peracunannya itu terang-benderang," kata Anam.

Baca juga: Cerita di Balik Museum HAM Omah Munir, Suciwati: Jadi Rumah Pepeling

Anam menambahkan, secara pribadi, kasus Munir masuk dalam pelanggaran HAM berat. Namun demikian, penilaian tersebut juga memerlukan suara komisioner Komnas HAM lainnya.

"Secara pribadi, saya katakan, iya. tapi kan masih ada enam orang lain di Komnas HAM yang memberikan penilaian. Kalau saya tahu detail kasusnya itu bisa masuk pelanggaran HAM berat," ungkap Anam.

Munir diketahui tewas setelah hasil autopsi menunjukkan ada jejak-jejak senyawa arsenik di dalam tubuhnya.

Baca juga: Mengenang 16 Tahun Wafatnya Munir, Pejuang Kemanusiaan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Nasional
Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Nasional
Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Nasional
Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Nasional
4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X