16 Tahun Pembunuhan Munir, Pengusutan Diminta Tak Berhenti pada Aktor Lapangan

Kompas.com - 07/09/2020, 14:10 WIB
Potret aktivis HAM, Munir Said Thalib, dalam film Kiri Hijau Kanan Merah ARSIP PANITIA Pekan Merawat Ingatan 12 Tahun MunirPotret aktivis HAM, Munir Said Thalib, dalam film Kiri Hijau Kanan Merah
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Usman Hamid meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pembunuhan pejuang HAM Munir Said Thalib. Pengusutan jangan berhenti pada aktor di lapangan.

Seperti diketahui, Munir tewas diracun. Pengadilan menyatakan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto bersalah dalam meninggalnya Munir.

“Kami ingin menekankan bahwa kasus pembunuhan Munir ini tidak boleh berhenti pada aktor-aktor lapangan yang selama ini pernah diadili seperti Pollycarpus yang duga meracun Munir di dalam penerbangan,” kata Usman dalam webinar bertajuk "Munir: 16 Tahun Keadilan Lockdown", Senin (7/9/2020).

Baca juga: Mengenang 16 Tahun Wafatnya Munir, Pejuang Kemanusiaan

Menurut Usman pendapat yang beredar di masyarakat terkait penyebab pembunuhan Munir berbeda-beda.

Usman meyebut, Jaksa berpendapat Pollycarpus meracun Munir ketika proses penyajian welcome drink atau minuman selamat datang saat almarhum duduk di kelas bisnis pesawat Garuda.

Mengutip pernyataan jaksa, Usman mengatakan, racun dimasukan ke dalam jus jeruk yang diminum Munir.

“Munir tidak di kelas bisnis sebenarnya, tetapi ia ditawari oleh Pollycarpus untuk pindah ke kelas bisnis,” kata Usman.

Kemudian, Usman mengatakan, pendapat berbeda disampaikan Ketua Majelis Hakim Cicut Sutiyarso yang mengatakan bahwa peracunan itu dilakukan melalui mie goreng yang disajikan di dalam pesawat.

Pelaku dalam hal ini Pollycarpus, menurut Cicut, membuka alumunium foil dari mie goreng dan memasukkan serbuk racun di dalam makanan itu.

Lebih lanjut, kata Usman, pendapat berbeda juga dikemukakan Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: 16 Tahun Terbunuhnya Munir, Komnas HAM Usul 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Nasional
Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Nasional
Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Nasional
Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Nasional
Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X