Kompas.com - 07/09/2020, 14:10 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Usman Hamid meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pembunuhan pejuang HAM Munir Said Thalib. Pengusutan jangan berhenti pada aktor di lapangan.

Seperti diketahui, Munir tewas diracun. Pengadilan menyatakan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto bersalah dalam meninggalnya Munir.

“Kami ingin menekankan bahwa kasus pembunuhan Munir ini tidak boleh berhenti pada aktor-aktor lapangan yang selama ini pernah diadili seperti Pollycarpus yang duga meracun Munir di dalam penerbangan,” kata Usman dalam webinar bertajuk "Munir: 16 Tahun Keadilan Lockdown", Senin (7/9/2020).

Baca juga: Mengenang 16 Tahun Wafatnya Munir, Pejuang Kemanusiaan

Menurut Usman pendapat yang beredar di masyarakat terkait penyebab pembunuhan Munir berbeda-beda.

Usman meyebut, Jaksa berpendapat Pollycarpus meracun Munir ketika proses penyajian welcome drink atau minuman selamat datang saat almarhum duduk di kelas bisnis pesawat Garuda.

Mengutip pernyataan jaksa, Usman mengatakan, racun dimasukan ke dalam jus jeruk yang diminum Munir.

“Munir tidak di kelas bisnis sebenarnya, tetapi ia ditawari oleh Pollycarpus untuk pindah ke kelas bisnis,” kata Usman.

Kemudian, Usman mengatakan, pendapat berbeda disampaikan Ketua Majelis Hakim Cicut Sutiyarso yang mengatakan bahwa peracunan itu dilakukan melalui mie goreng yang disajikan di dalam pesawat.

Pelaku dalam hal ini Pollycarpus, menurut Cicut, membuka alumunium foil dari mie goreng dan memasukkan serbuk racun di dalam makanan itu.

Lebih lanjut, kata Usman, pendapat berbeda juga dikemukakan Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: 16 Tahun Terbunuhnya Munir, Komnas HAM Usul 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Nasional
Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Nasional
KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.