Perludem: KPU hingga Pemerintah Lempar Tanggung Jawab soal Kerumunan Pendaftaran Pilkada

Kompas.com - 07/09/2020, 15:07 WIB
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Perludem Fadli Ramadhanil seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebut para pemangku kebijakan saling lempar tanggung jawab atas kerumunan massa yang terjadi selama pendaftaran Pilkada 2020, 4-6 September kemarin.

Setelah terjadinya kerumunan, menurut Fadli, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi II DPR RI sama-sama mengaku punya kewenangan terbatas dalam menindak hal ini.

Padahal, kesepakatan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 diambil oleh lembaga-lembaga tersebut.

"Kesepakatan pilkada di tengah pandemi ini kan dilakukan antara pemerintah, DPR dan KPU. Harusnya mereka ambil tanggung jawabnya untuk memastikan Pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan," kata Fadli kepada Kompas.com, Senin (7/9/2020).

"Jangan ketika kondisi seperti ini, semuanya merasa kewenangannya terbatas," tuturnya.

Baca juga: Abai Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Pilkada 2020...


Fadli menyebutkan, sejak awal, pihaknya telah mengingatkan bahwa Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 berbahaya dan berisiko bagi keselamatan warga negara.

Oleh karenanya, kerangka hukum untuk melanjutkan pilkada saja sebenenarnya tidak cukup.

Menurtu dia, harus ada aturan dan sanksi tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan di seluruh tahapan Pilkada, termasuk tahap pendaftaran calon.

Jika regulasinya kurang, seharusnya para pemangku kebijakan dapat melengkapinya sejak awal.

Sehingga, yang terjadi tidak seperti saat ini, banyak terjadi pelanggaran namun komitmen penegakkan protokol kesehatan Pilkada tampak hilang.

"Mereka terlalu percaya diri melaksanakan pilkada, ya ini salah satu akibatnya. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab?" tutur Fadli.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan KPU Sediakan Bilik Khusus di Tiap TPS Saat Pilkada

Fadli pun mendorong agar pemerintah, DPR, dan KPU segera bertemu untuk mengevauasi kepatuhan seluruh pihak terhadap protokol kesehatan, khususnya selama masa pendaftaran Pilkada.

Di tengah meningkatnya angka penularan Covid-19, para pemangku kebijakan juga diminta benar-benar bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

Sebab, jika tidak, pelaksanaan Pilkada 2020 justru akan menjadi kluster baru penularan Covid-19.

"Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu sehingga pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19," kata Fadli.

Baca juga: Ketua MPR: Persiapan Pilkada 2020 Mengkhawatirkan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Nasional
Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Nasional
Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Nasional
Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Nasional
KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

Nasional
Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X