Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Pemerintah Injak Gas Terus, Lupa Injak Rem...

Kompas.com - 07/09/2020, 10:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai pemerintah belum bisa menyeimbangkan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan selama pandemi Covid-19.

Menurut dia, pemerintah cenderung menginjak pedal gas terlalu dalam dengan mementingkan pertumbuhan ekonomi dan hampir tidak menginjak rem saat kasus harian Covid-19 terus meningkat.

"(Konsep) keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi betul sekali. Di dalam konsep bagus, tapi yang diinjak gasnya terus. Lupa kalau kita punya rem," kata Pandu dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (6/9/2020).

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Akui Tak Mudah Tarik Rem Darurat Ketika Terjadi Lonjakan Covid-19

Hal tersebut terlihat dari lonjakan kasus sepekan terakhir saat penambahan kasus harian menembus angka 3.000.

Bahkan pada Kamis (3/9/2020), Indonesia mencatatkan rekor penambahan kasus harian sebanyak 3.622 orang.

Pandu menilai, lonjakan kasus harian tersebut dipicu oleh sektor pariwisata yang dibuka kembali tanpa penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ia mengatakan, sebenarnya tidak masalah sektor pariwisata dibuka, tetapi harus diawasi ketat agar protokol kesehatan dipatuhi pengunjungnya.

"Ini problemnya adalah pada waktu orang itu bersenang-senang, itu tidak melakukan protokol kesehatan sehingga otomatis akan terjadi peningkatan," kata Pandu.

Ia menambahkan, sedianya pemerintah bisa menyeimbangkan pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi dengan prinsip zero to zero.

Baca juga: Pesan Doni Monardo ke Kepala Daerah: Seandainya Zona Merah, Tekan Rem!

Artinya pemerintah berusaha menihilkan kasus Covid-19 dengan menekannya dan tetap menggenjot sektor ekonomi tanpa harus menargetkan pertumbuhan.

Pasalnya, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi saat pandemi, protokol kesehatan kerap dikorbankan dan kasus harian kembali meningkat.

"Kalau mau seimbang, zero to zero. Zero pertumbuhan ekonomi, tapi juga zero penularan. Dengan demikian, kita seimbang. Kalau enggak, kita akan masuk ke dalam negara yang tidak aman," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com