Komisi II: Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Tahapan Pilkada Tak Tegas

Kompas.com - 07/09/2020, 10:05 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, mengatakan penerapan regulasi tentang protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020 belum tegas.

Menurutnya, diperlukan ketegasan dan sanksi agar seluruh pihak menaati protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada.

"PKPU Nomor 6 Tahun 2020, misalnya, sudah ada perintah kepada semua pihak untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. PKPU jelas memberikan kata-kata, bahwa wajib. Tapi pelanggaran protokol kesehatan tidak tegas, tidak jelas," kata Arwani saat dihubungi, Senin (7/9/2020).

Arwani mencotohkan, banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2020 pada Jumat (4/9/2020) hingga Minggu (6/9/2020).

Baca juga: Bawaslu: 2 Hari Pendaftaran Pilkada, Ada 243 Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Ia mengatakan, ketegasan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum amat diperlukan agar pelanggaran protokol Covid-19 tidak makin parah pada tahapan berikutnya, termasuk kampanye.

"Pilkada ini bisa diselenggarakan pada 2020 karena salah satunya kesiapan kita semua, pemerintah, penyelenggara, parpol, paslon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya sering katakan jangan sampai tahapan kampanye, pemungutan suara di ribuan TPS nanti melahirkan klaster baru," tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arwani pun meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Baca juga: Abai Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Pilkada 2020...

Arwani mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Covid-19 telah memberikan kekuatan yang cukup bagi pemerintah daerah memberlakukan peraturan yang sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing.

"Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera mengoordinasikan Satgas Penanganan Covid-19 di seluruh daerah yg menyelanggarakan pilkada. Karena posisi Ketua Satgas Penanganan Covid-19 adalah kepala daerah, maka koordinasi jadi sangat penting dilakukan oleh Kemendagri bersama Satgas Penanganan Covid-19," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X