Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Doni Monardo ke Kepala Daerah: Seandainya Zona Merah, Tekan Rem!

Kompas.com - 03/09/2020, 13:12 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, para kepala daerah harus meningkatkan tingkat kewaspadaan, apabila wilayah mereka berstatus zona merah.

Doni mengingatkan, pesan Presiden Jokowi tentang keseimbangan antara gas dan rem dalam penanganan Covid-19.

"Bapak Presiden mengingatkan tentang gas dan rem. Kalau seandainya zonanya merah, kasusnya meningkat, maka remlah yang ditekan," kata Doni dalam rapat kerja Komisi VIII di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Tidak Terapkan Jam Malam, Wali Kota Bekasi Tak Ingin Rem Perekonomian Warga

Sebaliknya, menurut Doni, jika suatu wilayah tidak berada di zona merah dan kasus Covid-19 turun, maka tuas gas bisa ditekan untuk pemulihan ekonomi.

"Ketika daerah sudah berkurang kasusnya maka gas bisa ditambah, dan setiap daerah memang harus selalu memperhatikan perkembangan yang terjadi termasuk juga perkembangan harian," ujar dia.

Lebih lanjut, Doni mengatakan, para kepala daerah juga harus memerhatikan peningkatan jumlah pasien dan memastikan ketersediaan rumah sakit dalam menangani pasien Covid-19.

"Setiap pimpinan di daerah harus betul-betul mewaspadai supaya tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat tentang ketersediaan rumah sakit," pungkas dia.

Diberitakan, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, pemerintah sudah cukup dalam menginjak gas untuk menggenjot sektor perekonomian melalui pembukaan aktivitas di sejumlah sektor.

Baca juga: Saatnya Tarik Tuas Rem, Pak Jokowi!

Hal itu berdampak pada kasus Covid-19 yang meningkat dan mencapai rekor tertinggi dalam tiga hari berturut-turut, yakni pada Kamis, Jumat, dan Sabtu pekan lalu.
Pada Kamis (27/8/2020), terjadi penambahan jumlah kasus Covid-19 tertinggi dengan 2.719 orang.

Lalu, keesokan harinya, rekor kembali pecah dengan 3.003 orang.

Selanjutnya pada Sabtu, angkanya kembali naik menjadi 3.308 orang. Oleh karena itu, Tri menilai, saat ini adalah saat yang tepat untuk menarik tuas rem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com