Kompas.com - 04/09/2020, 13:48 WIB
Menlu Retno LP Marsudi KemluMenlu Retno LP Marsudi
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih terus mengupayakan agar Indonesia mendapatkan akses vaksin virus corona (Covid-19) secara tepat waktu, yang tengah diteliti oleh dunia.

Upaya tersebut dilakukan Indonesia melalui cara bilateral maupun multilateral.

"Para diplomat kita terus bekerja keras untuk membantu pemerintah mendapatkan akses vaksin ini melalui kerja sama bilateral maupun multilateral," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui telekonferensi, Jumat (4/9/2020).

Menurut Retno, pihaknya terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya di negara lain terkait produksi vaksin.

Baca juga: Kaleidoskop Enam Bulan Bergulat Mencari Vaksin Covid-19, Hasilnya?

Salah satunya dengan menjalin komunikasi dengan World Health Organization (WHO) yang berbasis di Jenewa, Swiss terkait urusan dengan GAVI-Covax Facility dan WHO serta dengan Oslo terkait dengan Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

"Dapat saya jelaskan bahwa CEPI, GAVI dan WHO adalah tiga institusi utama pelopor COVAX Facility yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin Covid-19," ujarnya.

"Rencananya Covax akan mendistribusikan vaksin sebesar dua miliar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara dunia," kata Retno Marsudi.

Mengenai pembicaraan dengan CEPI, Retno mematangkan kemungkinan kerja sama yang bisa dilakukan CEPI dengan Bio Farma dalam bidang manufacturing vaksin.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Siap Awal 2021, Erick Thohir: Tenaga Kesehatan Diprioritaskan

Ia mengatakan, saat ini Bio Farma, sudah masuk dalam daftar pendek atau shortlist yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kerja sama dengan CEPI di bidang manufacturing vaksin.

"Atau disebut shortlist potential drug product manufacturers for CEPI’s Covid-19 vaccine. CEPI akan lakukan due dilligence, mulai 14 September sampai akhir September," ungkapnya.

Kendati demikian, Retno menegaskan Kemenlu tetap mendukung produksi vaksin dalam negeri.

Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta lembaga lainnya terkait produksi vaksin.

Baca juga: Wapres: Kepatuhan Protokol Kesehatan Kunci Tekan Penularan Covid-19 sebelum Vaksin Ditemukan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Nasional
Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X