6 Bulan Covid-19, Anggota DPR Kritik Koordinasi Pusat-Daerah dan Anggaran yang Fokus di Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah terus memperbaiki penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini sudah memasuki bulan keenam.

Ia berharap, perkembangan kasus harian dapat dikendalikan dan Indonesia segera menemui "titik terang" pandemi Covid-19.

"Masalah-masalah ini harus bisa diramu pemerintah dengan baik, diselesaikan dengan baik sehingga penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi lebih baik dan holistik serta bisa benar-benar melepaskan dari bahaya Covid-19," kata Saleh, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Berburu dengan Waktu, Ini 7 Tahapan Pengembangan Vaksin Covid-19

"Karena kalau dilihat peningkatan jumlah positif Covid-19 makin tinggi dari hari ke hari. Kita berharap ada batasnya dan dalam waktu dekat bisa selesai," kata dia. 

Saleh mengatakan, sebetulnya sejumlah kebijakan pemerintah cukup baik merespons situasi pandemi Covid-19 ini.

Namun, kata dia, implementasinya di lapangan belum maksimal untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan.

"Dari sisi regulasi saya kira cukup. Namun, dari sisi implementasi sulit dilaksanakan, terutama ketika ada upaya menertibkan atau mendisiplinkan warga," ujar dia. 

Ia pun mencontohkan soal Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Perppu 1/2020, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 72/2020.

Melalui perubahan perpres tersebut, pemerintah menganggarkan penanganan Covid-19 menjadi Rp 695,2 triliun.

Total biaya penanganan Covid-19 tersebut terdiri dari biaya kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, bantuan UMKM Rp 123,46 triliun, pembiaayan korporasi Rp 537,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga & pemda Rp 106,11 triliun.

Baca juga: 6 Bulan Wabah, Satgas: Kasus Covid-19 Naik, Angka Kematian Lewati Rata-rata Dunia

Selanjutnya, pemerintah merealokasi anggaran kesehatan dari Rp 87,55 triliun menjadi hanya Rp 72,73 triliun.

Menurut Saleh, penganggaran keuangan negara untuk penanganan Covid-19 terkesan terlalu fokus untuk pemulihan perekonomian nasional.

Anggaran untuk bidang kesehatan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran bidang ekonomi.

"Pemulihan ekonomi nasional ini bagus segera diantisipasi, tapi jangan lupa bahwa penanganan kesehatan juga menjadi sesuatu yang urgent dipikirkan. Karena orang kalau sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat. Ini yang menurut saya penting diperhatikan pemerintah dalam hal budgeting," tutur Saleh.

Selain itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga masih menjadi persoalan.

Baca juga: Angka Covid-19 Semarang Tertinggi di Indonesia Capai 2.000 Kasus, Dinkes Sebut Beda Data

Menurut dia, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tak bisa jadi rujukan bersama.

"Di sisi lain regulasi tersebut juga belum menjadi rujukan yang baik untuk koordinasi lintas kementerian/lembaga, dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata dia. 

"Kalau dilihat koordinasi kan selalu jadi masalah dan harusnya bisa diselesaikan dengan adanya regulasi," ucap Saleh.